petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

Gambar 7
Strategic Goal Dirjen Cipta Karya kementrian PU
Merujuk kepada kebijakan nasional PNPM Mandiri dan Strategi PNPM Mandiri Perkotaan tersebut,
jelas bahwa untuk menjamin keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan, maka penguatan
kelembagaan masyarakat harus menjadi agenda penting dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
ke depan.
Untuk menggambarkan sejauhmana perkembangan kelembagaan masyarakat di dalam PNPM Mandiri
Perkotaan, program ini sudah mengembangkan instrumen terkait dengan hal tersebut, antara lain
adalah instrumen pengukuran tingkat perkembangan organisasi BKM/LKM. Potret nasional pada akhir
tahun 2012 (rekap data April 2013), menyebutkan sebanyak 47,37 % BKM telah mencapai kategori
Mandiri, sementara BKM Berdaya 50,06%. Sedangkan BKM yang berstatus menuju madani meningkat
menjadi 2 %. Status berdaya menuju mandiri adalah status transisi sebelum mencapai taraf Madani.
Dalam setahun kedepan diharapkan lebih banyak lagi BKM yang keluar dari zona transisi tersebut
untuk menuju madani. Dengan demikian PNPM Mandiri Perkotaan masih memiliki PR untuk
menguatkan kelembagaan masyarakat agar pada tahun 2014 nanti seluruh BKM/LKM sudah pada
tingkat organisasi yang dikatakan mandiri. Dengan demikian upaya penanggulangan kemiskinan
diharapkan dapat terus berlanjut.
1.3.2. Isu-isu Strategis
a. Lambatnya Perkembangan Organisasi BKM dan UP-UP
Pertumbuhan LKM/BKM menuju mandiri setiap tahun lambat, diperkirakan BKM Mandiri sulit tercapai
100% pada tahun 2014. Kelemahan utama terletak pada aspek system manajemen, manajemen SDM
dan hubungan eksternal(data mengenai status kemandirian BKM/LKM terlampir) Sehingga
untuk meningkatkan kemandirian BKM sedapat mungkin difokuskan pada aspek system manajemen,
manajemen SDM dan hubungan eksternal (kemitraan). Sedangkan pada aspek ketaatan terhadap
AD/ART, manajemen keuangan dan kepemimpinan, BKM telah dinilai memadai. Namun demikian
keenam aspek tersebut tetap harus diperkuat.
PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 13