petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP
petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP
petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
III. Kisi-Kisi Anggaran Dasar<br />
NO Bagian Uraian<br />
1 Mukadimah Di dalam uraian mukodimah dijelaskan tentang latar<br />
belakang terbentuknya organisasi (misalnya diinisiasi<br />
melalui PNPM Perkotaan). Penting juga disampaikan<br />
konteks penanggulangan kemiskinan dalam PNPM Mandiri<br />
Perkotaan, mulai dari akar persoalan kemiskinan dan<br />
cara pandang program ini dalam menyelesaikan<br />
persoalan kemiskinan, antara lain soal prinsip-prinsip<br />
dan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan.<br />
2 Nama, Tujuan, tempat<br />
kedudukan, Tanggal Pendirian<br />
dan kepemilikan<br />
3 Visi, Misi, Prinsip dan Nilai<br />
(masukan: diatas tujuan, boleh<br />
sesuai visi dan misi<br />
desa/kelurahan - masuk OMW)<br />
4 Kepemimpinan, Keanggotaan,<br />
Kepemilikan dan Legalitas<br />
BKM/LKM<br />
1. Nama: LKM adalah nama generik, Nama LKM dapat<br />
disepakati sesuai keinginan warga<br />
2. Tujuan: Tujuan organisasi harus disebutkan jelas<br />
(misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan<br />
masyarakat miskin)<br />
3. Tempat kedudukan: Jelas di desa/kelurahan<br />
bersangkutan<br />
4. Tanggal Pendirian: kapan (tanggal,bulan, Tahun)<br />
didirikan harus disebutkan dengan jelas<br />
5. Kepemilikan: Sebagai sebuah OMW (Organisasi<br />
Masyarakat Warga, maka pada hakekatnya BKM/LKM<br />
dimiliki oleh seluruh masyarakat, mengingat proses<br />
pembentukannya pun melibatkan seluruh elemen<br />
masyarakat yang ada.<br />
Bagian ini jelas terkait dengan penanggulangan<br />
kemiskinan, dan sesuai dengan visi misi BKM/LKM dalam<br />
PJM Pronangkis, sedangkan prinsip dan nilai mengacu<br />
kepada prinsip dan nilai dalam PNPM Mandiri Perkotaan:<br />
Tentang nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip <strong>sosial</strong><br />
kemasyarakatan dan juga keberlanjutan melalui tridaya<br />
(refer pedoman PNPM Mandiri Perkotaan)<br />
LKM adalah organisasi nirlaba, artinya tidak berorientasi<br />
profit<br />
Kepemimpinan LKM berbentuk pimpinan Kolektif yang<br />
terdiri dari 9-13 orang anggota (tergantung keputusan<br />
masyarakat). Pimpinan Kolektif LKM dikoordinir oleh<br />
seorang Koordinator yang kedudukannya setara dengan<br />
anggota LKM yang lain. Pimpinan kolektif dipilih<br />
masyarakat berdasarkan kriteria nilai.<br />
Anggota BKM/LKM adalah seluruh warga masyarakat di<br />
desa/kelurahan tersebut, sehingga dengan demikian<br />
LKM adalah milik masyarakat setempat. LKM dicatatkan<br />
ke notaris untuk mendapatkan pengakuan dan<br />
pembuktian atas adanya organisasi LKM tersebut.<br />
Proses pencatatan LKM dilakukan oleh pimpinan kolektif<br />
LKM atas mandat anggota LKM/masyarakat secara<br />
keseluruhan<br />
5 Kedudukan Harus ditegaskan disini, kedudukan LKM yang<br />
independen, diluar institusi manapun<br />
Merupakan mitra aparat pemerintahan baik tingkat<br />
desa/kelurahan, juga dengan kelembagaan masyarakat<br />
yang lain<br />
6 Organisasi, Tupoksi, Fungsi dan<br />
Peran<br />
BKM/LKM terdiri dari unsur Pimpinan Kolektif BKM/LKM<br />
yang merupakan board of trustee atau dewan amanah<br />
48 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL