petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

e. Internalisasi AD & ART
f. Perbaikan sistem kearsipan dan sistem database BKM/LKM
g. Peningkatan kapasitas cara membuat keputusan
h. Peningkatan Pemahaman soal indikator kemandirian LKM dan juga review kelembagaan
2. UP-UP (bekerjasama dgn unit lain):
a. Peningkatan pemahaman soal organisasi dan manajemen sesuai tupoksinya
b. Peningkatan jumlah personil
c. Perbaikan sistem kearsipan dan database UP-UP
d. Peningkatan kapasitas pembinaan untuk KSM
3. KSM (a.l program PPMK):
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan KSM (Organisasi dan manajemen)
b. Peningkatan pelatihan keterampilan
c. Pengembangan usaha produktif
Pengembangan organisasi/lembaga masyarakat di berbagai level tersebut diharapkan dapat menjadi
lembaga yang mampu melahirkan kebijakan/keputusan yang berpihak pada masyarakat miskin, dan
yang utama adalah menjadi pengelola penanggulangan kemiskinan di berbagai level. Dalam hal ini
penguatan lembaga masyarakat akan bertumpu di level kelurahan dan kecamatan.
2.4.2 Penguatan Kepranataan lokal Masyarakat
Merujuk pada pengertian tentang kelembagaan masyarakat, maka kelembagaan masyarakat dan
sering juga disebut sebagat pranata dalam PNPM Mandiri Perkotaan merupakan adalah sekumpulan
jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki
aturan dan norma, serta memiliki struktur di dalam PNPM Mandiri Perkotaan dan diikuti dengan kata
kerja. Sehingga di dalam PNPM Mandiri Perkotaan, yang disebut dengan kelembagaan tentu bukan
hanya organisasi yang di bentuk saja, akan tetapi mencakup aturan main, nilai-nilai dan norma yang
membentuk relasi sosial, interaksi sosial sebagai akibat dari proses pembelajaran di masyarakat dan
kegiatan penanggulangan kemiskinan itu sendiri.
Berdasarkan pengertian tersebut, dengan asumsi bahwa kelembagaan tersebut merupakan proses
pembelajaran masyarakat dan kemudian menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dalam
PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 23