petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

Dalam bidang kesehatan melalui posyandu atau pengobatan gratis serta dalam bidang pendidikan
melalui sarana pendidikan, beasiswa maupun biaya pendidikan. Karena itu PNPM Mandiri Perkotaan
mendorong agar kegiatan social mampu menjawab peningkatan kapasitas manusia bertumpu pada
mata pencaharian, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses
terhadap sumberdaya.
d. KBK
Komunitas Belajar Kelurahan dicita-citakan sebagai ladang persemaian modal sosial diluar BKM.
Sifatnya sebagai forum pembelajaran yang berfungsi sebagai penyeimbang BKM dalam mengambil
keputusan penanggulangan kemiskinan. Sebagai arena pembelajaran, komunitas tersebut juga
bersifat cair, fleksible, dan terbuka diikuti oleh orang-orang yang peduli persoalan kemiskinan.
Sebagai Community Learning Centre, KBK menghadapi dua hal, yang pertama, belum diyakininya
KBK oleh program sebagai salah satu instrumen penting pengelolaan penanggulangan kemiskinan di
tengah masyarakat. Kedua, konsepsi KBK belum dapat dikejawantahkan secara operasional sehingga
menyulitkan para pelaku untuk mengimplementasikan konsep tersebut.
e. Kelemahan Pengelolaan transparansi dan akuntabilitas
Secara umum program ini telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan transparansi dan
akuntabilitas program di tingkat BKM/LKM/LKM. Ada cukup banyak instrumen yang dapat
dipergunakan untuk melihat sejauhmana BKM/LKM telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan programnya, antara lain melalui:
1) Kinerja Pengelolaan Keuangan UPK dan Sekretariat
2) Audit internal (melalui Review Keuangan)
3) Audit Eksternal (oleh auditor independen)
Secara umum kinerja keuangan baik dari sisi laporan keuangan UPK dan sekretariat, Review telah
menunjukkan perkembangan yang berarti, dengan kata lain menggambarkan tumbuhnya kesadaran
transparansi dan jaminan akuntabilitas masyarakat dalam mengelola dana bantuan secara langsung.
Keterbatasan pelaksanaan audit yang terjadi adalah berkaitan dengan ketepat waktuan dalam
melaksanakan audit. Beberapa aspek yang berpengaruh kuat adalah ketersediaan KAP dan biaya
audit. Sejumlah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang nyata dalam kondisi ini, yaitu dengan
mendukung sebagian biaya pengauditan melalui APBD setempat. Beberapa kelemahan sebagaimana
ditulis dalam laporan akhir KMP adalah sebagai berikut:
Kelemahan yang ada baik pada pihak konsultan maupun di masyarakat berkaitan dengan perilaku
dalam melakukan pendampingan kepatuhan terhadap aturan seperti masalah cash in hand,
tranparansi maupun akuntabilitas. Sehingga hal ini berdampak pada capaian indikator kinerja;
baik Sekretariat maupun UPK, termasuk terdapatnya kasus-kasus yang dilakukan mulai dari
masyarakat, UPK dan BKM/LKM sampai ke konsultan. Di samping itu hasil audit masih terdapat
UPK dengan opini AO dan Disclaimer.
Kelemahan yang lain ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: Kerjasama tim Faskel Ekonomi
dan Tim Korkot masih lemah dalam pengendalian kegiatan. Hal ini membawa implikasi yang
besar terhadap kualitas pengembangan kapasitas masyarakat, akurasi data penilaian kinerja
keuangan, dan kemampuan memperkokoh kelembagaan BKM/LKM/LKM untuk mampu
memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin dengan optimal.
Perkembangan yang berarti tersebut di satu sisi, dan di sisi yang lain masih belum cukup
terinternalisasinya kelembagaan pengelolaan transparansi dan akuntabilitas di tingkat BKM/LKM/LKM,
menunjukan bahwa masih ada masalah dalam hal ini.
f. Pengelolaan Kegiatan Kemitraan
Keberlanjutan kegiatan ditentukan oleh seberapa banyak kemitraan telah dilakukan oleh BKM.
Semakin banyak mitra kerjasama, maka semakin cerah masa depan pengelolaan kegiatan sosial.
Mengingat pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar tidak pernah akan ada habisnya. Mitra
PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 17