petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

1.1. Latar Belakang
Dunia menargetkan delapan tujuan penting pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebih
sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Kedelapan tujuan pembangunan tersebut dikenal dengan
Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs), yang memuat 8 target yang
dijadikan sebagai tujuan pembangunan setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia semua
program pembangunan nasional, termasuk PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) mengacu pada
target-target MDGs tersebut; yaitu : 1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, 2)
Pemerataan pendidikan dasar, 3) Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan
perempuan, 4) Mengurangi tingkat kematian anak, 5)Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Perlawanan
terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup,
8)Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Di dalam PNPM Mandiri Perkotaan, hampir seluruh target MDGs dapat dikategorikan sebagai target
kegiatan social, karena PNPM Mandiri Perkotaan hanya mengenal 3 pembidangan untuk
menyederhanakan pendampingan. Bidang-bidang tersebut adalah Prasarana Lingkungan, Ekonomi
dan Sosial atau yang dikenal dengan Tridaya. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan Kegiatan
adalah segenap aktivitas masyarakat yang dilandasi oleh hubungan kekerabatan, solidaritas,
tenggang rasa dan saling percaya. Pola hubungan semacam ini dikenal dengan modal sosial.
Bagaimanapun modal sosial di Indonesia telah terbentuk dan mengakar melalui perjalanan
sejarahnya sendiri seperti gotong royong, guyub rukun dan tepa slira.
Adalah Lyda Judson Hanifan (1916) yang pertama kali memperkenalkan istilah modal sosial untuk
menggambarkan pusat masyarakat sekolah di pedesaan yang menggunakan norma-norma sebagai
pengikatnya. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan permukiman padat Amerika yang memiliki ikatan
norma yang lebih kuat ketimbang perumahan yang baru dibangun belakangan sebagaimana
digambarkan oleh Jane Jacobs (The Death and Life of Great American Cities). Mereka memiliki
jaringan sosial yang berhasil membentuk modal sosial untuk mendorong terwujudnya rasa aman
dalam kehidupan komunitasnya (Fukuyama; 2005, 33)
Jaringan sosial yang mengakar sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan negeri
kita. Salah satunya untuk menunjang demokratisasi, dimana masyarakat menjadi mudah
mengorganisir diri, membangun jaringan kerjasama dan membentuk kelompok-kelompok pada saat
mendukung kandidat tertentu atau partai tertentu menjelang Pemilu. Gerakan-gerakan tersebut
mustahil berhasil jika tidak memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada kecuali melalui
pendekatan-pendekatan yang menyimpangi nilai-nilai sosial seperti money politics. Artinya, jika
demokrasi bisa dijalankan di atas jaringan sosial yang ada maka pembangunan dan penanggulangan
kemiskinan termasuk PNPM Mandiri Perkotaanpun niscaya dapat berjalan memanfaatkan jaringan
sosial yang mengakar di masyarakat sebagaimana telah berlangsung selama ini sejak tahun 1999.
Tercatat 665.026 orang relawan telah membantu keberlangsungan program ini dan berhasil
membangun 10.958 BKM/LKM dengan kekuatan modal sosialnya melalui Pemilu demokratis demi
memfasilitasi 281.901 KK Miskin. BKM/LKM adalah salah satu produk penguatan modal sosial. Hingga
2012 (Final report NMC 2012), jaringan kerja relawan lintas sector seperti relawan pendidikan,
relawan kesehatan dan pengorganisir kegiatan masyarakat (local community organizer) telah berhasil
mengagendakan sejumlah event pengembangan kapasitas yang menghasilkan output penting
pemberdayaan masyarakat dengan terlatihnya 276.922 orang melalui pelatihan-pelatihan SDM,
terbangunnya 243.077 m sarana air bersih, 2.038.488 m drainase, 4863896 m jalan, 269.788
menikmati perguliran dana untuk meningkatkan income, 689 unit sarana kesehatan, 387.249 orang
dibantu mengakses layanan kesehatan berkualitas, dan 91.879 pelajar mendapatkan bantuan
beasiswa.
2 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL