petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

Namun dibalik kesuksesan upaya mendorong proses partisipasi masyarakat tersebut (yang diukur
dengan Key Performance indicator), masih tersisa sejumlah agenda penting peningkatan kinerja
BKM/LKM sebagaimana disinggung di atas, yaitu penguatan manajemen internal organisasi, SDM dan
hubungan eksternal (baik dengan Pemda, kelompok peduli, dunia usaha, masyarakat dan KSM).
Ketiga hal tersebut juga harus ditingkatkan mengikuti kesuksesan meningkatnya partisipasi
masyarakat.
Sebagai salah satu contoh bagaimana proses demokratis dalam siklus (termasuk Pemilu
BKM/LKM) belum ditransformasikan kepada masyarakat terlihat dalam fasilitasi kegiatan
infrastruktur. Disana demokratisasi dalam pemilihan anggota BKM belum ditularkan oleh BKM/LKM
kepada masyarakat. Temuan konsultan evaluasi (studi dampak P2KP-2-2/8 studi kajian; 2010)
menyebutkan bahwa Kapasitas BKM/LKM dalam mengelola kegiatan yang didanai melalui dana BLM
PNPM Mandiri Perkotaan masih menjadi catatan dan perlu diperbaiki, yaitu :
BKM/LKM kurang bisa memprioritaskan dan menerapkan intervensi kegiatan infrastruktur
infrastruktur dalam hal: (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat obyektif (khususnya kaum
miskin setempat), dan (2) sesuai dengan standar teknis yang diperlukan, tanpa bimbingan
substantif dan kompeten, serta pengawasan melalui proyek manajemen
Manajemen BKM/LKM (yang secara informal memiliki ikatan yang kuat dengan RT/RW),
cenderung untuk menghindari kecemburuan antar wilayah dengan membagi rata semua BLM ke
semua wilayah bukan berdasarkan prioritas
Demikian juga dalam Pengelolaan Kegiatan Sosial, yang ternyata, sebagian besar berjalan baik,
apabila dijalankan dengan pola-pola yang sama seperti ketika dikerjakan oleh lembaga-lembaga
lama seperti PKK atau Ormas seperti lembaga muslimat NU. Hal ini sering terjadi akibat masih
minimnya pengakuan masyarakat atas BKM/LKM sebagai lembaga kemasyarakatan setempat,
BKM/LKM masih dipandang sebagai penyalur dana BLM saja
Dalam proses sikluspun ternyata diperoleh bukti bahwa laki-laki lebih berpendidikan, kaya, dan
pejabat lebih mungkin untuk terpilih menjadi anggota BKM/LKM - organisasi masyarakat di
kelurahan yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya UPP2. Demikian juga
dengan keterlibatan perempuan yang pada umumnya di KSM ekonomi lebih memungkinkan,
sedangkan di BKM/LKM masih relatif sedikit. Disini terlihat partisipasi belum sepenuhnya
berhasil dibangun tanpa diskriminasi.
c. KSM sebatas pengelola BLM; Tridaya belum terintegrasi meningkatkan IPM
Bagaimana dengan KSM? banyak temuan menunjukan bahwa KSM belum menjadi wadah utama
penanggulangan kemiskinan di tingkat komunitas yang paling kecil. Keberadaannya masih banyak
berhenti pada pengelolaan dana BLM kegiatan. Sehingga KSM sering disebut juga sebagai pengelola
kegiatan instan karena kehadiran BLM tidak dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Padahal melalui
KSM lah diharapkan tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan, kepedulian dan menjadi wadah bagi seluruh
masyarakat utamanya masyarakat miskin untuk memecahkan persoalan-persoalan kemiskinan
mereka secara mandiri.
BKM/LKM yang bagus adalah kunci bagi terciptanya keberlanjutan program dan kepuasan penerima
manfaat warga miskin baik yang tergabung dalam KSM maupun tidak. Salah satu indicator kepuasan
adalah meningkatnya taraf hidup. Peningkatan taraf hidup ditandai dengan terpenuhinya sejumlah
kebutuhan dasar seperti perumahan, lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan seperti yang
disebutkan dalam MDGs. Sedangkan untuk mengukur pencapaian kualitas manusianya, digunakan
ukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari peningkatan angka harapan hidup,
pendidikan dan daya beli. Kebutuhan dasar dan kualitas SDM tersebut didorong untuk dicukupi
menggunakan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri. Potensi-potensi tersebut beragam bentuknya,
ada yang berupa dana, gagasan, tenaga, modal sosial maupun jaringan kerjasama.
Melalui PNPM Mandiri Perkotaan, semua potensi (terutama jaringan kerjasama) diasah untuk
mengakses sumberdaya fisik, sumberdaya alam, aset, dan kesempatan untuk mempengaruhi
lembaga-lembaga kunci agar terlibat memikirkan cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian,
PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 15