petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

Keberadaan BKM/LKM membuat pengorganisasian kegiatan lebih terarah. BKM/LKM yang
merepresentasikan nilai-nilai sosial secara tidak langsung mewakili luasnya aktivitas warga dalam
“bermasyarakat”. Seluruh aktivitas itu dilangsungkan dalam keteraturan jaringan sosial (jaringan
kerjasama yang dilandasi solidaritas sosial) yang telah melembaga. Masyarakat yang berkualitas
adalah masyarakat yang memiliki modal sosial kuat. Sebab dengan modal sosial tersebut kekuasaan
(otoritas) dan kedaulatan dapat dijalankan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan
sosial untuk pembangunan. Organisasi Masyarakat Warga berperan mengatur atau mengelola
(governance) masyarakat bekerjasama dengan Pemda dan Dunia Usaha.
Gambar 2
Peran Modal Sosial dalam Civil Society (OMW)
10.958 BKM
KBK
Jaringan Relawan dari
665.026 relawan
Diadaptasi dari : Rob Grey, Bebbington and Collison 2006; NGOs, civil society and accountability: making the people
accountable to capital http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1558155&show=html
Menurut Bank Dunia, governance is manner in which power is excercised in the management of a
country’s economic and social rescources for development. Fokus pengertian konsep governance
tersebut adalah bagaimana menggunakan kekuasaan untuk mengelola sumberdaya dalam proses
pembangunan, agar menghasilkan kesejahteraan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan
adalah dengan mencegah kemiskinan melalui penanggulangan kemiskinan. Konsep governance
muncul seiring meningkatnya kesadaran bahwa fungsi dan peran pemerintah dalam pembangunan
tidak dapat bergerak sendirian. Jika pada masa lalu, pemerintah identik dengan birokrasi yang tidak
fleksibel, tertutup, sibuk dengan dirinya sendiri, merencanakan semua kebijakan public, dan tidak
menyelesaikan masalah maka ketika kehidupan sosial, ekonomi, politik begitu dinamis, maka pola
pemerintahan demikian harus ditinggalkan.
Dengan demikian, governance dapat diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya tidak bisa dilakukan
oleh pemerintah sendiri, melainkan harus dibantu oleh institusi-institusi yang bukan berasal dari
pemerintah, baik itu institusi sosial maupun swasta. Dalam governance, tanggung jawab untuk
menghadapi isu-isu sosial dan ekonomi adalah tanggung jawab bersama yang bersifat lintas batas
antar tiga relasi, yaitu pemerintah (Pemda), dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga relasi tersebut
berhubungan saling tergantung dan saling melengkapi, sehingga kemampuan untuk mencapai tujuan
tidak tergantung pada pemerintah saja (Gerry Stoker; 2010). Karena sejauh ini, dalam banyak hal
governance digerakkan oleh jaringan kerja para pelaku yang otonom dan bisa mengatur dirinya
sendiri (self governing). BKM/LKM, Jaringan relawan sector dan Komunitas Belajar Kelurahan bekerja
di dalam lingkaran Civil Society (lihat Gambar 2). Lebih lanjut mengenai KBK dan Jaringan Relawan
diatur dalam Pedoman Teknis KBK.
e. Kelembagaan lokal sebagai pembentuk modal sosial masyarakat lokal
Di dalam perkembangan pembangunan lembaga istilah lokal sulit didefinisikan. Pada tataran makro
lokal adalah lawannya dari global. Sehingga istilah lokal dapat digunakan untuk menyebut peradaban
PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 5