TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

26. Dengan demikian, PARA PEMOHON Nomor VII s/d VIII, tidak diragukan lagi merupakan
korban pelanggaran hak asasi manusia berat, sehingga selayaknya mendapatkan hakhaknya
yang secara otomatis melekat pada dirinya, seperti hak atas restitusi, kompensasi,
dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum hak asasi manusia
internasional yang secara prinsip dan praktik diakui pula oleh Indonesia, seperti Pasal 27
ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), prinsip dan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious
Violations of International Humanitarian Law, C.H.R. Res. 2005/35, U.N. Doc.
E/CN.4/2005/L.10/Add.11, The Updated Set of Principles for the Protection and Promotion
of Human Rights through Action to Combat Impunity, U.N. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1,
serta konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Bahwa
berkaitan dengan hal-hal dilanggarnya jaminan bagi hak-hak korban tersebut, maka hak
dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon telah dirugikan.
27. Bahwa pasal-pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2004 melanggar jaminan bagi para korban
untuk tidak mengalami diskriminasi, jaminan bagi para korban untuk mendapatkan
keadilan yang seadil-adilnya, jaminan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan
dari undang-undang, jaminan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi
manusia tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan
diakui oleh negara-negara yang beradab. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan
korban pelanggaran HAM yang dirugikan dalam pasal-pasal dari UU Nomor 27 Tahun
2004, sebagaimana disebutkan dan diuraikan selanjutnya dalam argumentasi hukum,
merupakan kerugian PARA PEMOHON, baik sebagai lembaga yang mewakili
kepentingan hukum korban, maupun sebagai individu korban yang akan menjadi subjek
undang-undang tersebut.
III. ARGUMENTASI HUKUM
III.1. Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004 Bertentangan dengan UUD 1945, yakni
Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 I ayat (2) UUD 1945
28. Bahwa Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:
“Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat
diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.”
29. Bahwa rumusan Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004 tersebut telah menegasikan hak-hak
yang melekat pada korban karena menggantungkannya dengan keadaan lain, yakni
amnesti. Penegasian hak ini merupakan bentuk diskriminasi, ketidaksamaan di depan
hukum, ketidakadilan dan pelecehan terhadap martabat manusia. Akibatnya adalah Pasal
27 UU Nomor 27 Tahun 2004 telah melanggar UUD 1945.
1. Hak Atas Kompensasi dan Rehabilitasi Merupakan Hak yang Melekat Pada Korban
dan Kewajiban Negara untuk Memenuhinya
30. Bahwa hak atas kompensasi dan rehabilitasi merupakan hak yang melekat pada korban
dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Prinsip ini telah menjadi prinsip umum yang
tidak terbantahkan.
10