TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

More documents

Recommendations

Info

genocide, war crimes, or crimes against humanity, including those relating to ethnic, gender and sexually based international crimes, ensure that no such amnesty previously granted is a bar to prosecution before any United Nations-created or assisted court”. Lebih jauh Sekjen PBB menyatakan bahwa “in the face of widespread human rights violations, States have the obligation to act not only against perpetrators, but also on behalf of victims – including through the provision of reparations.” Dalam Laporan Ahli Independen untuk Prinsip-Prinsip Menentang Impunity 18 Februari 2005, pada bagian amnesty, Ahli Diane Orientlicher, melaporkan bahwa “recent decisions have reaffirmed the incompatibility of amnesties that lead to impunity with the duty of States to punish serious crimes under international law”. h. Prinsip-Prinsip menentang Impuniti Dalam Resolusi yang mengesahkan Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity (UN Doc. E/CN.4/2005/L.10/Add.17) atau Prinsip melawan Impuniti, Komisi HAM PBB menekankan agar “States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations to consider the recommendations and best practices identified in…the updated Principles, as appropriate, in developing and implementing effective measures to combat impunity”. Selanjutnya Resolusi tersebut juga menyatakan “amnesties should not be granted to those who commit violations of human rights and international humanitarian law that constitute crimes.” Bahwa ahli Professor Paul van Zyl mengingatkan, sebagaimana diutarakan sebelumnya, sebagai anggota Dewan HAM PBB (pengganti Komisi HAM), Indonesia telah berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan resolusi yang dikeluarkan Komisi HAM PBB. Bahwa kemudian dalam Pasal 19 Prinsip Melawan Impuniti ditegaskan bahwa “those responsible for serious crimes under international law are prosecuted, tried and duly punished.” i. Pernyataan Perwakilan Indonesia pada Dewan HAM PBB Dalam press release PBB 23 Juni 2006, dalam memberikan pandangan negara mengenai rekomendasi mengadopsi Konvensi perlindungan atas Penghilangan Paksa, perwakilan Indonesia, Wiwiek Setyawati, menyatakan bahwa “it was essential that the Council put the highest priority on non-derogable rights. Extra-judicial killings and enforced disappearances should be put to an end. Nobody should be subjected to enforced disappearance, and there should be zero tolerance for the act. The Convention would be an important standardd-setting document which provided for protection from enforced disappearance” Sementara itu menurut ahli Professor Paul van Zyl, Konvensi tersebut memuat banyak pasal yang secara nyata mendukung proposisi bahwa pelaku penghilangan paksa harus dituntut. Berkaitan dengan dukungan Indonesia tersebut, terlihat bahwa Indonesia telah mengikat dirinya dalam arena internasional untuk menghukum para pelaku tindakan tersebut. j. Putusan-Putusan Pengadilan Ketidakabsahan amnesti untuk tindakan yang termasuk pelanggaran HAM berat atau hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut telah menjadi yurisprudensi dalam 34
eberapa putusan di beberapa negara, antara lain: kasus Miguel Angel Sandoval Rodrígue dalam putusan Mahkamah Agung Chile (Corte Suprema, 517/2004. Resolución 22267); Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, dalam putusan Mahkamah Agung Argentina (causa No. 17.768, 14 Juni 2005) S.1767.XXXVIII); Villegas Namuche case dalam putusan Mahkamah Konstitusi Peru (18 Maret 2004, File No. 2488-2002-HC/TC); Quinto Juzgado Penal Especial, dalam Special Criminal Court Peru (2 Juli 2003), Keputusan Mahkamah Konstitusi Columbia atas UU Keadilan dan Perdamaian (the Law of Justice and Peace Case No. C- 370/2006, 18 May 2006.) 147. Bahwa pendapat ahli Professor Paul van Zyl di atas diperkuat kembali oleh Professor Naomi Roht-Ariazza ahli perbandingan KKR dan ahli keadilan transisional. 148. Professor Naomi Roht-Ariazza berpendapat bahwa dalam hukum internasional, amnesti diperbolehkan untuk mengintegrasikan kembali mantan pemberontak dan untuk kejahatan-kejahatan di bawah hukum nasional. Namun, amnesti tidak diperbolehkan untuk beberapa kejahatan yang berat, di antaranya adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini sudah menjadi sikap yang tak terbantahkan menurut instrumen internasional termasuk Konvensi Genosida 1948 (Pasal 5 dan 6), Konvensi Geneva 1949 (Pasal 49, 50, 129 dan 146,), Konvensi menentang Penyiksaan (Pasal 5, dan 7), Konvensi Perlindungan atas Penghilangan Paksa (Pasal 11), Prinsip-Prinsip Melawan Impuniti (Prinsip 19 dan 24), Prinsip Reparasi (Pasal III [4]), yang sebagian di antaranya juga telah disebutkan sebelumnya. Begitu pula dengan posisi PBB sendiri yang juga menguatkan pendapat bahwa amnesti tidak diperbolehkan bagi pelaku pelanggaran HAM berat sebagaimana telah disebutkan ahli sebelumnya. 149. Ahli Professor Naomi Roht-Ariazza juga menambah deretan yurisprudensi yang menguatkan pendapat sebelumnya mengenai amnesti, antara lain: a. Pada tahun 2001, the Inter-American Court of Human Rights, dalam kasus Barrios Altos menyatakan bahwa “This Court considers that all amnesty provisions, provisions on prescription and the establishment of measures designed to eliminate responsibility are inadmissible, because they are intended to prevent the investigation and punishment of those responsible for serious human rights violations such as torture, extrajudicial, summary or arbitrary execution and forced disappearance, all of them prohibited because they violate non-derogable rights recognized by international human rights law.” Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs Peru), March 14, 2001. Selanjutnya Peru mengubah undang-undang tentang amnestinya untuk merespon putusan ini. b. Pada 1998, Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia menyatakan bahwa “domestic amnesty covering crimes, such as torture, that have attained the status of jus cogens norms would violate obligations erga omnes and "would not be accorded international legal recognition." Prosecutor v. Furundzija, Judgement of Dec. 10, 1998. c. Dalam kasus the Ould Dah, French Court of Cassation 23 Oktober 2002, menyatakan “no need to respect local amnesty law”. Dalam kasus Argentina and Chile pada the Spanish Audiencia Nacional (Pleno), 5 November 1998, menyatakan hal yang sama; dalam Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad. Argentine Supreme Court, causa No. 17.768 (14 Juni 2005) S.1767.XXXVIII., mensahkan pembatalan hukum amnesti bagi kejahatan di yang termasuk kejahatan internasional; Juan Contreras Sepúlveda y otros (crimen) casacion fondo y forma, Chilean Supreme 35
Page 1 and 2: TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN
Page 3 and 4: Bahwa genosida dan kejahatan terhad
Page 5 and 6: III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Page 7 and 8: 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Page 9 and 10: diancam, Pemohon VII diberi tiket k
Page 11 and 12: 31. Bahwa seluruh ahli yang memberi
Page 13 and 14: 42. Bahwa keterangan Abdul Hakim Ga
Page 15 and 16: dapat diabaikan dan juga tidak bole
Page 17 and 18: 3. Rumusan Pasal 27 UU Nomor 27 Tah
Page 19 and 20: menugaskan untuk membentuk Komisi K
Page 21 and 22: Dr. Tamrin Amal Tomagola menyatakan
Page 23 and 24: ini terus dilakukan dan dibiarkan b
Page 25 and 26: 3. Pasal 44 Mengandung Ketidakjelas
Page 27 and 28: 124. Bahwa hal-hal tersebut di atas
Page 29 and 30: 134. Bahwa yang menjadi persoalan b
Page 31 and 32: 141. Menurut ahli Rudi M Rizki, S.H
Page 33: . Konvensi Menentang Penyiksaan Ahl
Page 37 and 38: 153. Terakhir, ahli Professor Naomi
Page 39 and 40: • Dengan demikian, hak konstitusi

TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?