TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

Oleh karena itu, berbeda dengan perdata, maka asas hukum pidana harus tetap berlaku
meskipun itu diproses oleh lembaga seperti KKR.
82. Hal tersebut di atas juga ditegaskan dalam telah berkembang dan diakui, dan ditegaskan
kembali dalam Prinsip Melawan Impuniti. Prinsip 8 tentang Definisi dari Terms of
Reference Komisi menyatakan sebagai berikut :
To avoid conflicts of jurisdiction, the Commission’s Terms of Reference must
be clearly defined and must be consistent with the principle that Commissions
of inquiry are not intended to act as substitutes for the civil, administrative or
criminal courts. In particular, criminal courts alone have jurisdiction to establish
individual criminal responsibility, with a view as appropriate to passing
judgement and imposing a sentence.
83. Penegasan bahwa KKR adalah pelengkap dan tidak dapat menggantikan proses yudisial
juga dinyatakan dalam Prinsip 23 poin (1) dari Brussels Principles against Impunity and for
International Justice (Maret 2002), (Bukti P-20), sebagai berikut:
Non-judicial commissions of inquiry (such as "truth and reconciliation"
commissions) and judicial procedures, far from excluding each other, are
mutually complementary in the fight against impunity and for international justice.
The constitution and activity of these commissions cannot, however, replace
judicial procedures.
84. Namun jika membaca Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004, tampak jelas bahwa pasal
tersebut menempatkan KKR melebihi fungsinya sebagai lembaga pelengkap pengadilan.
Pasal tersebut telah menempatkan seolah-olah KKR adalah lembaga yudisial sehingga
dapat mengganti peran pengadilan.
85. Jika prinsip sebagai pelengkap ini dijalankan, maka seharusnya kedudukan KKR dan
Pengadilan HAM ad hoc saling mengisi satu sama lain dan bukannya saling
menggantikan.
86. Seharusnya KKR mengambil peran yang tidak mampu atau sulit dijalankan oleh
pengadilan dijalankan oleh lembaga KKR. Sementara itu, karena KKR bukan lembaga
yang menjalankan fungsi yudisial, dalam arti melakukan fungsi penuntutan dan
penghukuman pada pelaku, maka tugas dan peran penuntutan dan penghukuman ada
pada pengadilan. Sebaliknya, ketika pengadilan mengalami kesulitan untuk melakukan
pengungkapan kebenaran terkait dengan bukti-bukti formil, maka peran KKR-lah yang
lebih besar. Sebagai contoh, KKR akan lebih banyak berperan sebagai sarana truth-telling
dan pengungkapan kebenaran, serta pemberian hak korban atas pemulihan.
87. Rumusan Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 telah merusak prinsip komplementer
tersebut. Yang terjadi kemudian berdasarkan pasal tersebut adalah antara KKR dan
pengadilan HAM ad hoc saling menggantikan. Apabila telah lewat jalur KKR tidak dapat ke
pengadilan dan sebaliknya jika telah lewat pengadilan tidak dapat melalui proses KKR.
88. Bahwa pengertian dan maksud KKR sebagai pelengkap tersebut di atas dikuatkan oleh
pendapat ahli Dr. Tamrin Amal Tomagola dari sudut pandang sosiologis. Dengan melihat
keadaan masyarakat Indonesia dan karakteristik sosiologi konflik pada masyarakat, ahli
20