05.05.2015 Views

TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

diancam, Pemohon VII diberi tiket kereta api menuju tempat keluarganya di Jepara.<br />

Hingga saat ini masih terdapat empat belas orang yang belum kembali terkait dengan<br />

kasus penghilangan paksa 1997-1998.<br />

22. Bahwa Pemohon VIII adalah korban yang merupakan bekas tahanan politik dan telah<br />

ditahan tanpa melalui proses persidangan karena dituduh (stigmatisasi) terlibat secara<br />

langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G-30/S dan mengalami proses<br />

penangkapan secara sewenang-wenang, kemudian ditahan selama 14 tahun tanpa ada<br />

proses peradilan apapun. PEMOHON VIII juga mengalami tindak penyiksaan selama di<br />

tahanan dan terus mengalami diskriminasi perdata dan politik yang dilakukan oleh negara<br />

setelah ia lepas dari tahanan hingga kini. Hak-hak kepemilikan dan hak-hak perburuhan<br />

yang ia miliki juga dirampas oleh negara.<br />

23. Dalam persidangan telah dipertanyakan apakah PARA PEMOHON Nomor VII s/d VIII<br />

merupakan korban pelanggaran HAM berat atau setidak-tidaknya merupakan korban<br />

berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2004 atau apakah PARA PEMOHON merupakan<br />

korban dalam subjek UU Nomor 27 Tahun 2004? Argumentasi pendapat tersebut adalah<br />

korban harus dinyatakan sebagai korban pelanggaran HAM berat terlebih dahulu baru<br />

kemudian menjadi subyek dari KKR.<br />

24. Berdasarkan keterangan ahli Professor Naomi, dinyatakannya bahwa definisi korban itu<br />

sebenarnya adalah definisi yang timbul dari hukum internasional. Definisi yang terbaik dari<br />

korban ini adalah definisi yang bisa ditemukan di dalam Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip<br />

Dasar untuk Keadilan Bagi Korban dari Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan. Ini<br />

sudah diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November 1985.<br />

Seseorang yang disebut sebagai korban adalah mereka yang secara individu atau secara<br />

kolektif telah menderita suatu kesengsaraan, termasuk di dalamnya luka secara fisik<br />

maupun secara mental, juga penderitaan emosi, kerugian ekonomi dan juga gangguan<br />

substansi terhadap hak-hak mereka yang fundamental. Melalui suatu tindakan atau suatu<br />

pengabaian yang merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku di<br />

dalam negara mereka.<br />

Hal yang merupakan bagian terpenting dari definisi ini adalah sebagai berikut: seseorang<br />

itu menjadi korban apabila hak-haknya dilanggar pada saat kekerasan dilakukan, tanpa<br />

peduli apakah pelakunya itu berhasil diidentifikasikan atau tidak, ditangkap atau tidak,<br />

dituntut atau tidak dan tanpa mempedulikan tentang hubungan persaudaraan antara si<br />

korban dengan si pelaku. Jadi, merupakan suatu prinsip dasar bahwa apa yang disebut<br />

sebagai korban itu tidak bisa dipengaruhi apakah si pelakunya itu dapat diidentifikasi atau<br />

tidak.<br />

25. Di samping itu, Abdul Hakim Garuda Nusantara dari Komisi Nasional HAM dalam<br />

persidangan telah menyatakan bahwa dalam kenyataan sosiologisnya mereka (PARA<br />

PEMOHON Nomor VII s/d VIII) adalah korban, dalam arti, ada fakta-fakta yang tidak<br />

terbantahkan bahwa orang-orang itu ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum, tidak<br />

pernah ada dakwaan resmi terhadap mereka. Oleh karena itu, ini sebagai sebuah realitas<br />

sosiologis yang harus dipertimbangkan di dalam suatu proses hukum sehingga tidak fair<br />

kalau tiba-tiba sekarang kita mempersoalkan tentang posisi korban, sedang sistem hukum<br />

dan keadilan belum menyatakan secara resmi bahwa mereka korban.<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!