TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

115. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebut di atas juga menyatakan
bahwa ketentuan yang tidak jelas perlu dirumuskan terlebih dahulu sehingga akan
terdapat batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tugas dan menjadi pegangan yang
pasti. ketidakjelasan akan menimbulkan kerancuan lebih jauh, yaitu ketidakpastian hukum
yang dapat berimplikasi melumpuhkan jalannya sistem peradilan.
116. Bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui pengadilan HAM
ad hoc merupakan bagian dari sistem peradilan yang ada di Indonesia. Sementara KKR
bukanlah merupakan bagian dari sistem peradilan, yang jika tidak diatur secara jelas akan
melemahkan sistem peradilan dan penegakan hukum.
117. Bahwa ketidakjelasan ini akan mengakibatkan ketiadaan kepastian hukum. Pasal 44 telah
menutup kemungkinan untuk membawa perkara ke pengadilan. Sementara, aturan yang
tersedia tidak pasti dan tidak sejalan dengan sistem peradilan.
118. Dengan demikian, apabila hal ini dibiarkan dan dipertahankan, akan mengakibatkan
ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang tentunya bertentangan dengan ketentuan
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
depan hukum”.
4. Pasal 44 Membuka Peluang Pelanggaran HAM Berat Menjadi Kejahatan yang Berlalu
Tanpa Hukuman
119. Bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa “Perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah”.
120. Bahwa “perlindungan dan penegakan” (to protect) yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (4)
UUD 1945 mengandung makna bahwa negara wajib menyediakan mekanisme hukum
yang dapat memenuhi hak untuk mendapatkan keadilan, terutama hak korban
pelanggaran hak asasi manusia.
121. Bahwa untuk memastikan hak untuk mendapatkan keadilan, maka negara mempunyai
kewajiban untuk menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan.
Kewajiban ini merupakan kewajiban konstitusional dan internasional yang tidak dapat
dipertukarkan dengan kepentingan politik.
122. Bahwa pemeriksaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui KKR
tidak berarti kewajiban negara untuk menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia
menjadi hilang.
123. Bahwa pengaturan dalam Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 yang tidak
memperkenankan lagi pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc apabila
peristiwa tersebut telah diselesaikan melalui KKR, telah menghilangkan kewajiban negara
dalam menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana yang
diatur dalam hukum internasional, baik yang tertuang dalam praktik (International
Customary Law) maupun perjanjian-perjanjian internasional (International Treaties).
26