TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

More documents

Recommendations

Info

115. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebut di atas juga menyatakan bahwa ketentuan yang tidak jelas perlu dirumuskan terlebih dahulu sehingga akan terdapat batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tugas dan menjadi pegangan yang pasti. ketidakjelasan akan menimbulkan kerancuan lebih jauh, yaitu ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi melumpuhkan jalannya sistem peradilan. 116. Bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui pengadilan HAM ad hoc merupakan bagian dari sistem peradilan yang ada di Indonesia. Sementara KKR bukanlah merupakan bagian dari sistem peradilan, yang jika tidak diatur secara jelas akan melemahkan sistem peradilan dan penegakan hukum. 117. Bahwa ketidakjelasan ini akan mengakibatkan ketiadaan kepastian hukum. Pasal 44 telah menutup kemungkinan untuk membawa perkara ke pengadilan. Sementara, aturan yang tersedia tidak pasti dan tidak sejalan dengan sistem peradilan. 118. Dengan demikian, apabila hal ini dibiarkan dan dipertahankan, akan mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. 4. Pasal 44 Membuka Peluang Pelanggaran HAM Berat Menjadi Kejahatan yang Berlalu Tanpa Hukuman 119. Bahwa Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 120. Bahwa “perlindungan dan penegakan” (to protect) yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 mengandung makna bahwa negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang dapat memenuhi hak untuk mendapatkan keadilan, terutama hak korban pelanggaran hak asasi manusia. 121. Bahwa untuk memastikan hak untuk mendapatkan keadilan, maka negara mempunyai kewajiban untuk menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan. Kewajiban ini merupakan kewajiban konstitusional dan internasional yang tidak dapat dipertukarkan dengan kepentingan politik. 122. Bahwa pemeriksaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui KKR tidak berarti kewajiban negara untuk menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia menjadi hilang. 123. Bahwa pengaturan dalam Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 yang tidak memperkenankan lagi pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc apabila peristiwa tersebut telah diselesaikan melalui KKR, telah menghilangkan kewajiban negara dalam menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional, baik yang tertuang dalam praktik (International Customary Law) maupun perjanjian-perjanjian internasional (International Treaties). 26
124. Bahwa hal-hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat ahli Rudi M Rizki, S.H., LL.M yang di persidangan menyatakan bahwa melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan suatu kewajiban negara. 125. Bahwa pendapat demikian sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 065/PUU-IV/2004 tentang pengujian UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tanggal 17 September 2004, yang dapat diartikan sebagai berikut: a. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, juga didasarkan atas pertimbangan, untuk menjawab sejumlah persoalan hak asasi manusia yang selalu berulang (recurrent) yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama sehingga Pengadilan Hak Asasi Manusia ini diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan hak asasi manusia masa lalu agar untuk menjawab sejumlah persoalan yang bersifat kontemporer atau muncul sebagai “burning issues” yang berdimensi luas mengingat Indonesia tidak dapat mengisolasi dirinya dari sejumlah persoalan hak asasi manusia yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai persoalan kolektif hak asasi manusia kontemporer; b. Oleh karenanya, dengan tidak dilakukannya penuntutan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan menjawab persoalan hak asasi manusia di Indonesia dan akan selalu menjadi ganjalan yang tak terselesaikan. Di samping itu, tidak dilakukannya penuntutan akan melanggengkan impuniti yang memperlihatkan ketidakmampuan (unability) dan ketiadaan kehendak (unwilling) untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui mekanisme pengadilan nasional (domestic mechanism as a primary forum) secara terhormat dan profesional. Padahal Indonesia telah mengadopsi Rome Statute of International Criminal Court 1998, terutama yang menyangkut elemen-elemen kejahatan (elements of crimes) yang berkaitan dengan genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity); c. Bahwa perbuatan-perbuatan yang menjadi yurisdiksi KKR dan Pengadilan HAM adalah perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam kejahatan-kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang secara universal telah dianggap sebagai kejahatan serius terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (the most serious crimes of concern to the international community as a whole). Lolosnya pelaku kejahatan ini dari tuntutan hukum tatkala hukum atau undang-undang secara tegas mengizinkan atau memperbolehkan hal demikian, apabila itu terjadi dan dibiarkan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap suatu prinsip fundamental yang telah diterima secara universal sebagai asas hukum, yaitu “tidak boleh ada kejahatan yang dibiarkan berlalu tanpa hukuman” (aut punere aut de dere). 126. Bahwa mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ini, yang kemudian dikuatkan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa pelaku tidak akan dituntut di Pengadilan ketika perkara telah diungkap dan diselesaikan oleh KKR. Namun yang masalahnya kemudian adalah UU Nomor 27 Tahun 2004 tidak memberikan definisi dan kategorisasi pelaku, apakah pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam arti pelaku langsung (lapangan), ataukah juga pelaku-pelaku secara otoritas memiliki kekuasaan dan dianggap bertanggung jawab dalam hal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 27
Page 1 and 2: TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN
Page 3 and 4: Bahwa genosida dan kejahatan terhad
Page 5 and 6: III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Page 7 and 8: 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Page 9 and 10: diancam, Pemohon VII diberi tiket k
Page 11 and 12: 31. Bahwa seluruh ahli yang memberi
Page 13 and 14: 42. Bahwa keterangan Abdul Hakim Ga
Page 15 and 16: dapat diabaikan dan juga tidak bole
Page 17 and 18: 3. Rumusan Pasal 27 UU Nomor 27 Tah
Page 19 and 20: menugaskan untuk membentuk Komisi K
Page 21 and 22: Dr. Tamrin Amal Tomagola menyatakan
Page 23 and 24: ini terus dilakukan dan dibiarkan b
Page 25: 3. Pasal 44 Mengandung Ketidakjelas
Page 29 and 30: 134. Bahwa yang menjadi persoalan b
Page 31 and 32: 141. Menurut ahli Rudi M Rizki, S.H
Page 33 and 34: . Konvensi Menentang Penyiksaan Ahl
Page 35 and 36: eberapa putusan di beberapa negara,
Page 37 and 38: 153. Terakhir, ahli Professor Naomi
Page 39 and 40: • Dengan demikian, hak konstitusi

TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?