TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

3. Rumusan Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004 Menempatkan Kedudukan Korban Tidak
Seimbang dengan Kedudukan Pelaku
64. Bahwa sebagaimana diungkapkan ahli Dr. Tamrin Amal Tomagola, hubungan antara
korban dengan pelaku merupakan hubungan antara yang kuat (powerful) dengan yang
lemah (powerless). Karena itu, proses menurut Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004
membuat kedudukan yang tidak seimbang tersebut menjadi lebih tidak seimbang lagi.
65. Untuk hal ini, ahli Dr. Asvi Warman Adam menyatakan bahwa jika korban baru diberikan
kompensasi setelah ada amnesti, mungkin terjadi kongkalikong, karena korban
mengharapkan kompensasi sehingga bisa kompromi dengan pelaku. Apabila terjadi
kongkalikong antara korban dengan pelaku, dampaknya pelaku atau korban itu hanya
menceritakan hal-hal yang ringan-ringan saja tentang apa yang dialaminya, maka
kebenaran tidak akan terungkap.
66. Dengan demikian, tidak hanya terdapat persoalan tidak terungkapnya kebenaran akibat
dari rumusan Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004, tetapi juga persoalan kedudukan
korban yang tidak seimbang sehingga menambah penderitaan korban.
4. Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004 Menciptakan Ketidakadilan dan Melecehkan
Martabat Manusia
67. Dengan digantungkannya hak atas kompensasi dan rehabilitasi dengan amnesti ini, maka
para korban pelanggaran HAM akan memperoleh ketidakadilan.
68. Penegasian atas hak para korban merupakan bentuk ketidakadilan, diskriminasi,
ketidaksamaan di depan hukum dan pelecehan terhadap martabat manusia.
5. Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
69. Bahwa rumusan Pasal 27 juga akan menimbulkan keraguan-raguan dan ketidakpastian
hukum atas status dan kondisi korban berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya atas
kompensasi dan rehabilitasi dan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak tersebut,
terutama apabila pelakunya tidak dapat ditemukan, tidak berhasil diindentifikasi atau
sudah meninggal dunia. Terhadap keadaan ini, timbul ketidakjelasan bagaimana nasib
korban selanjutnya, sebab menurut rumusan Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004, berarti
korban tidak akan mendapatkan haknya tersebut. (Lihat putusan Mahkamah Konstitusi
perkara Nomor 005/PUU-III/2005 Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah)
70. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan
ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran
terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakan prinsipprinsip
negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang
secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian
hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan.
17