TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

More documents

Recommendations

Info

127. Bahwa dengan demikian, konstruksi hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 ini, secara rasional, berarti juga dapat diartikan sebagai penolakan terhadap mekanisme keadilan transisi (transitional justice) yang merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di masa lalu, terutama pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga secara otomatis telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa “negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang dapat memenuhi hak untuk mendapatkan keadilan”, terutama hak korban pelanggaran hak asasi manusia, dan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 128. Dari argumentasi, keterangan para ahli dan bukti-bukti yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 telah melanggar UUD 1945, berdasarkan halhal sebagai berikut: • Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 menutup hak korban untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga peradilan. • Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 menghilangkan kewajiban negara untuk menuntut pelaku dan menghukum pelaku. • Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 mengandung ketidakjelasan mekanisme penyelesaian yang menimbulkan ketidakpastian hukum. • Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 membuka peluang pelanggaran HAM berat menjadi kejahatan yang berlalu tanpa hukuman. III.3. Pasal 1 ayat (9) UU No. 27 Tahun 2004 Bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (5) UUD 1945 129. Bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. 130. Bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” yang dijamin pelaksanaannya dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (5). 131. Hal ini dapat diartikan bahwa aturan perundang-undangan harus sesuai dengan prinsipprinsip hukum, termasuk prinsip-prinsip yang berlaku di dalam hukum hak asasi manusia. 132. Bahwa telah jelas dan nyata, amnesti untuk pelaku pelanggaran HAM yang berat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum HAM yang berlaku secara universal. 133. Bahwa benar Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 27 Tahun 2004 memuat ketentuan umum yang mengatur hal yang normatif. Justru karena itulah ketentuan normatif tidak boleh melanggar prinsip hukum. Ketentuan umum ini menjadi landasan normatif bagi sebuah undang-undang. Jika dalam aturan normatif ternyata tidak sesuai dengan norma hukum, maka akan berdampak bagi keseluruhan undang-undang. Apabila hal ini dibiarkan, akan merusak prinsip rule of law di Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 28
134. Bahwa yang menjadi persoalan bukanlah kewenangan amnesti yang memang menjadi kewenangan Presiden menurut Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun yang dipersoalkan adalah bahwa dalam Pasal 1 ayat (9) dicantumkan rumusan pasal yang melanggar prinsip hukum, yakni “amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat”. Jadi, yang dipermasalahkan adalah adanya kata “yang berat” dalam rumusan pasal tersebut. Karena sebagaimana telah disebutkan, amnesti memang diperbolehkan, tetapi tidak untuk pelaku pelanggaran HAM yang berat. 135. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat dalam UU Nomor 27 Tahun 2004 meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). 136. Bahwa menurut ahli Professor Douglass Cassel, baik dalam keterangannya di depan persidangan maupun dalam keterangan tertulisnya, kejahatan-kejahatan ini memiliki status yang sangat khusus dalam Hukum Internasional. Berdasarkan Statuta Roma, kejahatan berat tersebut adalah the most serious crimes of international concern as a whole atau kejahatan paling berat bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam berbagai yurisprudensi kasus-kasus Hukum Internasional, kejahatan ini termasuk pelanggaran terhadap jus cogens dan erga omnes. Jus cogens adalah norma tertinggi dalam hukum internasional yang mengalahkan norma-norma lain (overriding norms). Sedangkan erga omnes artinya merupakan suatu kewajiban seluruh negara; yakni kewajiban yang dimiliki tidak hanya untuk para korban atau warga negara suatu negara melainkan juga untuk seluruh negara di dunia dan komunitas internasional. Terhadap keterangan mengenai jus cogens ini, ahli Professor Douglass Cassel merujuk pada Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 Mei 1969, yang mulai berlaku pada 27 Januari 1980, di mana meskipun Indonesia belum meratifikasinya, namun telah secara luas diakui sebagai hukum kebiasaan internasioal (customary international law). Hal ini juga tercantum dalam Pasal 53 dari konvensi tersebut yang menjelaskan jus cogens sebagai “peremptory norm of general international law,” yakni “norma yang diterima dan diakui oleh seluruh komunitas negara-negara internasional sebagai norma yang tidak boleh ada pengurangan apapun dan yang hanya dapat dimodifikasi oleh norma hukum internasional selanjutnya yang memiliki karakter yang sama (no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character). Salah satu kasus yang menjadi rujukan mengenai jus cogens ini adalah kasus Furundzija, Case IT-95-17/1, Pengadilan Internasional untuk bekas negara Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY), putusan tanggal 10 Desember 1998, paragraf 153 yang menyatakan norma menentang penyiksaan (bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), adalah jus cogens karena pentingnya nilai-nilai yang dilindunginya (“because of the importance of the values it protects”). Dalam kasus Furundzija, juga ditegaskan bahwa amnesti terhadap norma jus cogens tidak akan memperoleh pengakuan internasional. Dalam paragraf 155 putusan tersebut dinyatakan bahwa “the fact that torture is prohibited by a peremptory norm of international law has other effects …. It would be senseless to argue, on the one hand, that on account 29
Page 1 and 2: TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN
Page 3 and 4: Bahwa genosida dan kejahatan terhad
Page 5 and 6: III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Page 7 and 8: 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Page 9 and 10: diancam, Pemohon VII diberi tiket k
Page 11 and 12: 31. Bahwa seluruh ahli yang memberi
Page 13 and 14: 42. Bahwa keterangan Abdul Hakim Ga
Page 15 and 16: dapat diabaikan dan juga tidak bole
Page 17 and 18: 3. Rumusan Pasal 27 UU Nomor 27 Tah
Page 19 and 20: menugaskan untuk membentuk Komisi K
Page 21 and 22: Dr. Tamrin Amal Tomagola menyatakan
Page 23 and 24: ini terus dilakukan dan dibiarkan b
Page 25 and 26: 3. Pasal 44 Mengandung Ketidakjelas
Page 27: 124. Bahwa hal-hal tersebut di atas
Page 31 and 32: 141. Menurut ahli Rudi M Rizki, S.H
Page 33 and 34: . Konvensi Menentang Penyiksaan Ahl
Page 35 and 36: eberapa putusan di beberapa negara,
Page 37 and 38: 153. Terakhir, ahli Professor Naomi
Page 39 and 40: • Dengan demikian, hak konstitusi

TIM ADVOKASI KEBENARAN DAN KEADILAN - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?