NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional
a. Menghapus Berbagai Praktek Impunity
Salah satu tujuan didirikannya MPI adalah untuk menghapuskan praktek
impunitas (impunity). Pasal 28 Statuta Roma secara rinci mengatur bahwa
seorang atasan baik militer maupun sipil, harus bertanggungjawab secara
pidana ketika terjadi kejahatan dalam yurisdiksi MPI yang dilakukan oleh anak
buahnya. Aturan yang telah ada sejak Piagam Nuremberg, Tokyo, Konvensi
Jenewa 1949, ICTY, ICTR dan kemudian disempurnakan dalam Pasal 28 Statuta
Roma, memiliki tujuan untuk dapat menghukum “the most responsible person”
walaupun orang tersebut memiliki posisi sebagai pemegang kekuasaan yang
seringkali sulit terjangkau hukum. Pasal 28 Statuta Roma telah diadopsi dalam
pasal 42 Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, namun
terdapat banyak kesalahan penterjemahan yang justru menjadi celah bebasnya
para atasan/komandan tersebut. 20
Secara umum impunitas dipahami sebagai “tindakan yang mengabaikan
tindakan hukum terhadap pelanggaran (hak asasi manusia)” atau dalam
kepustakaan umum diartikan sebagai “absence of punishment”. Dalam
perkembangannya istilah impunity digunakan hampir secara ekslusif dalam
konteks hukum, untuk menandakan suatu proses di mana sejumlah individu
luput dari berbagai bentuk penghukuman terhadap berbagai tindakan illegal
maupun kriminal yang pernah mereka lakukan. 21 Praktek impunitas ini telah
terjadi sejak berabad yang lalu diantaranya adalah gagalnya Negara-negara
Eropa untuk mengadili Raja Wilhelm II sebagaimana yang direkomendasikan
oleh Perjanjian Versailles, tidak diadilinya Kaisar Hirohito oleh Mahkamah
Tokyo atas keputusan AS, berbagai pengadilan pura-pura yang mengadili
serdadu-serdadu rendah dengan hukuman yang ringan dan melawan
hari nurani keadilan masyarakat. 22 Praktek ini menunjukan bahwa setiap
Negara selalu memiliki kecenderungan untuk melindungi pelaku kejahatan
yang merupakan warganegaranya sendiri apalagi apabila pelaku tersebut
merupakan orang yang memegang kekuasaan di Negara tersebut. Fenomena
ini menunjukan betapa kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek masih
dominan ketimbang penegakkan HAM dan keadilan.
Bagaimana impunity dalam konteks Indonesia, terutama setelah jatuhnya rezim
20 Uraian rinci tentang kesalahan penterjemahan pasal 42 tersebut dapat dilihat dalam Bab I Sub Bab ii. Mengatasi
kelemahan sistem hukum di Indonesia tentang Undang-undang 26/2000, p.13-14.
21 Genevieve Jacques, Beyond Impunity: An Ecumenical Approach to Truth, Justice and Reconciliation, Geneva: WWC
Publication, 2000, p.1 .
22 Abdul Hakim G Nusantara, Sebuah Upaya Memutus Impunitas : Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran
Berat HAM, Jurnal HAM Komisi Nasional HAM Vol.2 No.2, November 2004, p.v
10