NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional
Kekaisaran Jepang. 6 Hal ini sangat bertolak belakang mengingat sumbangan
yang paling besar dari Pengadilan ini adalah konsep “pertanggungjawaban
komando” ketika mengadili Jenderal Tomoyuki Yamashita (teori ini kemudian
menjadi dasar penuntutan di ICTY atas kasus Mladic dan Karadzic). Impunitas
lain yang dipraktekan dalam pengadilan ini adalah tidak diadilinya para
industrialis Jepang yang menjajakan perang serta pemimpin-pemimpin
nasionalis yang senang kekerasan.
Hampir setengah abad setelah Perang Dunia berakhir, masyarakat internasional
kembali dikejutkan dengan praktek pembersihan etnis yang lagi-lagi terjadi
di Eropa yakni di Negara bekas Yugoslavia. Konflik di Bosnia-Herzegovina,
sejak April 1992 dan berakhir bulan November 1995, merupakan praktek
pembersihan etnis yang kekejamannya sudah mencapai tingkat yang tidak
pernah dialami Eropa sejak Perang Dunia II. Kamp-kamp konsentrasi,
perkosaan yang sistematis, pembunuhan besar-besaran, penyiksaan, dan
pemindahan penduduk sipil secara massal adalah bukti-bukti yang tidak dapat
diingkari yang akhirnya mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mendirikan
International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY) berdasarkan
Resolusi 808 tanggal 22 February 1993, dengan pertimbangan bahwa sudah
meluasnya tindakan pelanggaran terhadap hukum humaniter termasuk praktek
pembersihan etnis sehingga sangat mengancam perdamaian dan keamanan
internasional. 7 Berbagai kritikan kembali muncul seiring terbentuknya ICTY ini,
banyak kalangan yang menganggap bahwa mahkamah ini hanyalah kebetulan
belaka mengingat berbagai kegagalan diplomasi dan sanksi serta penolakan
PBB untuk mengorbankan tentara keamanannya melalui intervensi bersenjata
membuat mahkamah terhadap penjahat perang sebagai alat satu-satunya untuk
menyelamatkan muka PBB. 8
Walaupun mahkamah ini bukan lagi merupakan keadilan pemenang perang
namun justru dikenal sebagai keadilan yang selektif (selective justice) karena
hanya mendirikan Mahkamah untuk mengadili kejahatan yang dilakukan
di Negara-negara tertentu, serta Mahkamah ini juga jelas berdasarkan pada
anti-Serbian bias. 9 Selain itu, Mahkamah ini juga tidak mengadili angkatan
6 Geoffrey Robertson…Op.Cit, p. 252
7 Florence Hartman, Bosnia, diambil dari Roy Gutman and David Rieff, Crimes of War : What Public Shuld Know,
W.W Norton Company, New York-London, 1999, p. 53.
8 Geoffrey Robertson, …Op.Cit, p. 352-353.
9 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 337.
3