NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pi<strong>dan</strong>a Internasional<br />
kemanusiaan, genosida <strong>dan</strong> kejahatan agresi. Prinsip ini jelas membuktikan<br />
bahwa fungsi MPI bukan untuk melaksanakan intervensi internasional dengan<br />
mengambil alih fungsi pengadilan nasional suatu negara, namun justru<br />
menjunjung tinggi kedaulatan nasional suatu negara dengan mengutamakan<br />
keefektifan mekanisme hukum nasionalnya untuk menghukum pelaku<br />
kejahatan yang merupakan warganegaranya.<br />
Indonesia yang belum menjadi pihak dalam Statuta Roma, seringkali<br />
menemukan kesulitan dalam menegakkan hukum HAM dikarenakan<br />
instrumen hukum HAM tidak memadai serta ketidaksiapan aparat penegak<br />
hukumnya dalam menghadapi isu HAM yang relatif baru bagi mereka. Hal<br />
ini seringkali menyebabkan Indonesia sulit memenuhi kewajiban untuk<br />
melakukan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat<br />
seperti yang misalnya terjadi dalam kasus Timor-Timur, Tanjung Priok<br />
<strong>dan</strong> Abepura. Ratifikasi Statuta Roma diharapkan dapat menjadi sarana<br />
pendorong bagi Indonesia untuk segera membenahi kekurangannya tersebut<br />
sehingga Indonesia bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan<br />
perlindungan HAM terhadap warganegaranya.<br />
Jika dibandingkan negara ASEAN lain, Indonesia dapat berbangga dengan<br />
kesiapan instrumen hukum yang memberikan perlindungan HAM bagi<br />
warganegaranya seperti misalnya yang tercantum dalam UUD 1945, KUHP,<br />
KUHAP, Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g 39/1999, <strong>dan</strong> Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g 26/2000. Walaupun<br />
banyak kekurangan seperti yang telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya,<br />
instrumen hukum yang dimiliki Indonesia sudah cukup menunjukan diri<br />
sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia <strong>dan</strong> dinilai sudah<br />
cukup siap untuk meratifikasi Statuta Roma.<br />
Keuntungan yang akan didapatkan Indonesia ketika menjadi pihak dalam<br />
Statuta Roma selain mendorong pembenahan sistem hukum nasional Indonesia<br />
(khususnya hukum HAM) juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya<br />
manusia Indonesia dengan terbukanya kesempatan khususnya bagi aparat<br />
penegak hukum untuk berpartisipasi dalam mahkamah internasional dengan<br />
menjadi hakim, jaksa atau panitera di MPI. Selain itu, keterlibatan Indonesia<br />
dalam MPI dapat menjadi contoh yang baik bagi negara-negara tetangganya<br />
khususnya negara-negara besar di ASEAN yang hingga saat ini belum satupun<br />
yang menjadi negara pihak Statuta Roma.<br />
58
Change language