NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional
yang belum sesuai 105 diantaranya KUHP yang masih menganut ancaman
hukuman mati pada terpidana, hal ini tidak dikenal dalam MPI. Disamping
itu masalah mengenai kadaluwarsa yang masih dianut dalam KUHP,
sedangkan dalam kejahatan berat terhadap HAM yang diatur dalam MPI,
tidak dikenal adanya kadaluwarsa.
Perbedaan yang cukup besar terdapat dalam hukum acara. Dalam Statuta
Roma semua unsur penegak hukum dalam sistem peradilan MPI bersifat
independen, berdiri sendiri tanpa pengaruh pihak manapun, begitu juga
dengan proses beracaranya yang berbeda dengan perkara pidana biasa.
Sistem yang digunakan MPI merupakan gabungan hasil kesepakatan
negara-negara bersistem Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental. Sedangkan
dalam Pengadilan HAM kita yang diatur oleh Undang-Undang No.26
Tahun 2000, hukum acara yang digunakan adalah sama dengan acara
yang terdapat dalam KUHAP dengan sistem kita yang menganut Eropa
Kontinental.
Angin segar dibawa oleh RKUHP Tahun 2004 yang memasukkan jurisdiksi
MPI (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang)
menjadi bagian RKUHP. Pengaturan ini diantaranya terdapat dalam Buku
Kedua tentang ‘Tindak Pidana’; Bab I tentang ‘Tindak Pidana terhadap
Keamanan Negara’ paragarf 4 tentang ‘Tindak Pidana Waktu Perang’
(pasal 233-237) serta Bab IX tentang ‘Tindak Pidana terhadap Hak Asasi
Manusia’ (pasal 390 – 399). Di dalamnya berisi pengaturan dari segi materi
tindak pidana beserta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku
tindak pidana tersebut. Memang terdapat perbedaan berat hukuman
dengan yang telah ditentukan oleh Undang Undang No.26 Tahun 2000,
tetapi hal ini dapat dipertimbangkan kembali. Namun yang menjadi hal
penting dalam RKUHP ini bahwa bila RKHUP ini disahkan dengan segera
artinya kita tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinan buruk yang dapat
timbul 106 dari peratifikasian Statuta Roma berkenaan dengan pengaturan
jurisdiksi yang berbeda dengan Undang Undang No.26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM yang hanya memasukan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan dalam jurisdiksinya.
105 lihat selanjutnya dalam Bab 3, Implementasi Efektif Statuta Roma.
106 kekhawatirkan diantaranya akan adanya intervensi internasional bilamana Indonesia meratifikasi ICC
karena kejahatan perang tidak termasuk dalam jurisdiksi Undang Undang N0.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,
sedangkan konflik yang terjadi di Aceh tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran terhadap common article 3
Konvensi Jenewa tahun 1949 yang juga diatur dalam Pasal 8 ayat 2 huruf c.
53