NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pi<strong>dan</strong>a Internasional<br />
ayat 1 Piagam PBB) 61 diantaranya untuk mencegah berkembangnya kejahatankejahatan<br />
internasional 62 .<br />
Kekhawatiran di atas sebenarnya tidak akan terjadi jika kita memahami<br />
benar mengenai prinsip komplementer (complementary principle) seperti<br />
yang telah disinggung dalam Bab I. Prinsip ini tertuang dalam paragraf 10<br />
Mukadimah 63 dimana Mahkamah hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya<br />
sebagai pelengkap bilamana hukum nasional tidak mampu (unable) <strong>dan</strong> atau<br />
tidak mau (unwilling) melakukan suatu proses peradilan terhadap para pelaku<br />
kejahatan yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah. Pasal 1 Statuta Roma juga<br />
menyatakan bahwa tujuan pembentukan Mahkamah adalah untuk menerapkan<br />
jurisdiksi atas pelaku tindak pi<strong>dan</strong>a internasional sebagaimana terdapat<br />
dalam Statuta <strong>dan</strong> memiliki fungsi untuk melengkapi (complementarity) sistem<br />
peradilan nasional Negara. 64<br />
Singkatnya, Mahkamah Pi<strong>dan</strong>a Internasional dilarang melaksanakan<br />
yurisdiksinya terhadap kejahatan ketika pengadilan nasional se<strong>dan</strong>g mengadili<br />
kejahatan yang sama <strong>dan</strong> (i) Kasusnya se<strong>dan</strong>g diselidiki atau dituntut oleh<br />
suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut, (ii) Kasusnya<br />
telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus<br />
tersebut <strong>dan</strong> Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang<br />
bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau<br />
ketidak-mampuan Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan;<br />
() kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut<br />
oleh Mahkamah (Pasal 17 Statuta Roma). Dan sebagai tambahan, (iv) orang<br />
yang bersangkutan telah dihukum atau dibebaskan atas kejahatan yang sama,<br />
melalui pengadilan <strong>dan</strong> layak <strong>dan</strong> adil (Pasal 17(c) <strong>dan</strong> 20 Statuta Roma). 65<br />
61 Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB: “Tujuan PBB adalah memelihara perdamaian <strong>dan</strong> keamanan internasional <strong>dan</strong> untuk<br />
tujuan itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah <strong>dan</strong> melenyapkan ancaman-ancaman terhadap<br />
pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; <strong>dan</strong> akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip<br />
keadilan <strong>dan</strong> hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan<br />
yang dapat mengganggu perdamaian”<br />
62 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan <strong>dan</strong> Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung,<br />
2003, hlm.544.<br />
63 Paragraf 10 Preamble Statuta Roma: “Emphasizing that the International Criminal Court established under this<br />
Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions”.<br />
64 Hans-Peter Kaul, Breakthrough in Rome Statute of the International Criminal Court; Law and State, vol.59/60,<br />
Supp.10 (a/49/10)<br />
65 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 342.<br />
36