NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

More documents

Recommendations

Info

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional Aturan-aturan di atas hanyalah beberapa contoh aturan-aturan di Indonesia yang perlu disinkronisasikan dengan aturan-aturan dalam Statuta Roma. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dengan meratifikasi Statuta Roma maka Indonesia berkewajiban untuk menerapkan aturan-aturan Statuta Roma dalam hukum nasionalnya, dan agar tidak terjadi pertentangan agar Undang- Undang yang telah ada dengan aturan Statuta Roma, maka sinkronisasi ini menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. B. Kebutuhan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Nasional Paska Ratifikasi Dalam upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, Indonesia telah melakukan berbagai upaya bahkan sebelum adanya Statuta Roma 1998 maupun Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Para pendiri bangsa kita telah memikirkan dan menerapkannya dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Seiring perkembangan jaman maka pengaturan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia semakin berkembang dan khusus, dimulai dari UUD 1945 sampai yang terakhir adalah UU No.26 Tahun 2000. Berbagai pengaturan baik dari tingkat lokal maupun yang berasal dari konvensi – konvensi internasional telah diratifikasi dan berlaku menjadi hukum positif. Hal ini menunjukan kepedulian dan eksistensi Indonesia terhadap perlindungan HAM. Indonesia telah selangkah lebih maju diantara negara ASEAN lainnya dalam upaya ini. 97 Sinkronisasi dilakukan secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal dilakukan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia universal dengan nilai-nilai hak asasi manusia lokal (nasional). Sedangkan secara horisontal dilakukan terhadap perundang-undangan yang mempunyai derajat yang sama. 98 Pembandingan ini dapat dilakukan melalui interpretasi hukum (penafsiran hukum). Interpretasi bertujuan untuk mempelajari arti yang sebenarnya dan isi dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dalam hukum Indonesia, dikenal beberapa bentuk interpretasi, diantaranya: 99 97 Romli Atmasasmita, Op cit, hlm.61. 98 Hassan Suryono, Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asaasi Manusia Internasional dan Nasional, dalam Muladi (ed), Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Reflika Aditama, 2005, hlm.88. 99 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 99-111, CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.66- 69. 49
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional 1. Interpretasi tata bahasa (taalkundige atau gramatikale interpretetie) yaitu cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang – undang, dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang – undang; yang dianit adalah arti perkataan menurut tatabahasa sehari-hari. 2. Interpretasi sahih atau autentik atau resmi, yaitu penafsiran sebagaimana maksud pembuat undang – undang itu sendiri dengan maksud agar mengikat seperti ketentuan atau pasal lainnya. 3. Interpretasi historis atau sejarah (rechthistorische – interpretatie), yaitu sejarah terjadinya hukum dan undang – undang atau ketentuan hukum tertulis. 4. Interpretasi sistematis atau dogmatis, yaitu penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lainnya yang terkait dengan yang sedang ditafsir. 5. Interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran yang mempertimbangkan nilainilai yang berlaku dalam masyarakat yang melatarbelakangi pembuatan suatu undang-undang 6. Interpretasi teleologis, yaitu penafsiran yang mengemukakan maksud dan tujuan dari si pembuat undang-undang. 7. interpretasi ekstentif, yaitu memperluas arti kata dalam suatu peraturan sehingga suatu peristiwa atau perbuatan dapat dimasukan ke dalamnya. 8. Interpreatasi restriktif, yaitu penafsiran dengan mempersempit (membatasi) arti kata-kata dalam suatu peraturan. 9. Interpretasi analogis, yaitu memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan menggunakan perumpamaan (pengibaratan) terhadap kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya. 10. Interpretasi argumentum a contrario atau pengingkaran, yaitu cara menafsirkan suatu undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu perundang-undangan. Sehinga diperoleh kesimpulan bahwa soal yang dihadapi tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Interpretasi terhadap aturan internasional (konvensi) 100 yang menggunakan bahasa yang berbeda digunakan interpretasi secara gramatikal dan sistematis agar tidak terjadi perbedaan makna. Selain terhadap substansi, sinkronisasi dan interpretasi dilakukan juga terhadap komponen kultur, yaitu gagasan-gagasan, 100 Dalam hal ini Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional / International Criminal Court(ICC). 50
Page 1 and 2:
D R A F T NASKAH AKADEMIS dan RANCA
Page 4: DAFTAR ISI BAB I Latar Belakang Mas
Page 7 and 8: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahk
Page 30 and 31: BAB III Menimbang Untung Rugi Ratif
Page 42: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahk
Page 53: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahk
Page 83 and 84: KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK MAHK
Page 85 and 86: Korban Alas Tlogo - Pasuruan, Jerit
show all

NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?