NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

More documents

Recommendations

Info

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional terhadap perlindungan HAM dapat dianggap hanya sebagai retorika politis karena dalam prakteknya Indonesia tidak mendukung upaya-upaya yang mengarah pada kemajuan perlindungan HAM. f. Kesiapan Infrastruktur dan Instrumen Hukum Indonesia Statuta Roma sebagai pembentuk MPI merupakan angin segar dan bentuk solidaritas sekaligus bentuk pertanggungjawaban masyarakat internasional terutama dalam upaya penegakan hukum pidana internasional dengan salah satu tujuannya yaitu menghentikan impunitas para pelaku kejahatan internasional. Seperti dikemukakan di atas, bahwa untuk mengadopsi ketentuan hukum internasional ke dalam ketentuan hukum nasional melaui kebijakan legislatifnya (diantaranya kebijakan meratifikasi konvensi internasional), perlu dipertimbangkan berbagai aspek untuk mengantisipasi adanya perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Dalam implementasinya di tingkatan hukum nasional diperlukan pertimbangan dari berbagai aspek yang berkembang, diantaranya sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi. Hanya dengan meratifikasi Statuta Roma, kita dapat memahami dengan baik melalui implementasinya di tingkat nasional. C. Pro Kontra Ratifikasi Mahkamah Pidana Internasional Silang Pendapat mewarnai rencana ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Kekhawatiran terbesar muncul karena pendapat yang mengatakan bahwa ketika Indonesia meratifikasi Statuta Roma berarti menyetujui dan mengikatkan diri terhadap semua aturan dalam Statuta Roma. 60 Hal ini menurut beberapa kalangan sangat beresiko khususnya bagi negara berkembang, dikarenakan pandangan bahwa MPI akan merongrong kedaulatan hukum nasional melalui intervensi kewenangan Mahkamah terhadap pengadilan/sistem hukum suatu negara. Perlu ditegaskan bahwa Mahkamah adalah sebuah hasil proses perundingan demokratis yang ingin menciptakan “international justice” dan lebih mengedepankan nilai-niliai hukum sesuai dengan tujuan utama PBB (Pasal 1 60 Merupakan reaksi terhadap prinsip non-reservasi yang dianut oleh Statuta Roma 1998 dalam Pasal 120 yang menyatakan bahwa “No reservation may be made to this statute.” Artinya bila suatu Negara meratifikasi dan menjadi pihak dalam Statuta ini maka Negara harus menerima dan melaksanakan semua ketentuan dalam Statuta Roma tanpa kecuali. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan dan tidak sampainya tujuan yang dimaksud dalam pembuatan Statuta. Lihat William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2001, hlm.159-160., Otto Triffterer (ed), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Baden-Baden : Nomos Verl Ges., 1999, hlm. 1251-1263. 35
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional ayat 1 Piagam PBB) 61 diantaranya untuk mencegah berkembangnya kejahatankejahatan internasional 62 . Kekhawatiran di atas sebenarnya tidak akan terjadi jika kita memahami benar mengenai prinsip komplementer (complementary principle) seperti yang telah disinggung dalam Bab I. Prinsip ini tertuang dalam paragraf 10 Mukadimah 63 dimana Mahkamah hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya sebagai pelengkap bilamana hukum nasional tidak mampu (unable) dan atau tidak mau (unwilling) melakukan suatu proses peradilan terhadap para pelaku kejahatan yang berada dalam jurisdiksi Mahkamah. Pasal 1 Statuta Roma juga menyatakan bahwa tujuan pembentukan Mahkamah adalah untuk menerapkan jurisdiksi atas pelaku tindak pidana internasional sebagaimana terdapat dalam Statuta dan memiliki fungsi untuk melengkapi (complementarity) sistem peradilan nasional Negara. 64 Singkatnya, Mahkamah Pidana Internasional dilarang melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan ketika pengadilan nasional sedang mengadili kejahatan yang sama dan (i) Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut, (ii) Kasusnya telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidak-mampuan Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan; () kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah (Pasal 17 Statuta Roma). Dan sebagai tambahan, (iv) orang yang bersangkutan telah dihukum atau dibebaskan atas kejahatan yang sama, melalui pengadilan dan layak dan adil (Pasal 17(c) dan 20 Statuta Roma). 65 61 Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB: “Tujuan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian” 62 Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2003, hlm.544. 63 Paragraf 10 Preamble Statuta Roma: “Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions”. 64 Hans-Peter Kaul, Breakthrough in Rome Statute of the International Criminal Court; Law and State, vol.59/60, Supp.10 (a/49/10) 65 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 342. 36
Page 1 and 2: D R A F T NASKAH AKADEMIS dan RANCA
Page 4: DAFTAR ISI BAB I Latar Belakang Mas
Page 7 and 8: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahk
Page 30 and 31: BAB III Menimbang Untung Rugi Ratif
Page 42: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahk
Page 83 and 84: KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK MAHK
Page 85 and 86: Korban Alas Tlogo - Pasuruan, Jerit

NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?