NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional
pemerintahan dan agar terbebas dari penuntutan di masa mendatang 89 .
Misalnya setelah Perang Dunia II, Perancis dan Itali memberikan amnesti
kepada warganegaranya yang telah berperang melawan Jerman. Chile dan
Argentina memberikan amnesti kepada semua kejahatan yang terjadi selama
periode pasca Allende. Sementara Peru dan Uruguay juga memberikan amnesti
kepada semua pelanggaran berat Hukum HAM termasuk penganiayaan. 90
Dihadapkan oleh kenyataan untuk menyelamatkan demokrasi terlebih
dahulu, masyarakat-masyarakat transisi banyak yang memilih kebijakan
amnesty ketimbang pengajuan ke Pengadilan. Jalan inilah yang ditempuh
untuk menyelesaikan masa lalu mereka, untuk menarik garis pembeda yang
tajam dari rezim terdahulu: bahwa rezim ini bukanlah kelanjutan dari rezim
lama. Kebijakan amnesty merupakan necessary evil yang harus diambil oleh
pemerintah baru untuk mencapai tujuan yang lebih besar yakni menjaga
stabilitas demokrasi yang masih rapuh yang sewaktu-waktu dapat berbalik ke
arah sistem politik semula yang otoriter. Pemberian amnesty dengan demikian
dapat dipandang sebagai tindakan khusus dalam konteks menyelesaikan
masalah transisi. 91
Namun, dalam berbagai konvensi internasional aturan hukum amnesti sudah
dianggap sebagai aturan hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan
hukum mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya aturan yang mengatur
bahwa semua pelaku kejahatan internasional harus dihukum. 92 Ada beberapa
pendapat yang mengatakan bahwa tidak selamanya amnesty bertentangan
dengan hukum internasional, karena amnesty bisa dibenarkan sebagai bentuk
derogation (pengurangan) yang dibenarkan dalam hukum internasional. 93 Jose
Zalaquett, mantan pengacara HAM Amnesti International, berkewarganegaraan
Chille, menyatakan bahwa negara yang sedang menghadapi masa transisi,
dapat masuk ke dalam konteks ”public emergency” yang diatur dalam Pasal 4
Persetujuan Internasional hak-Hak Sipil dan Politik, sehingga diperbolehkan
89 Antonio Casesse, International Criminal law, Oxford University Press, New York, 2003, p. 312.
90 Ibid.
91 Ifdhal Kasim, Menghadapi Masa Lalu : Mengapa Amnesty?, Briefing paper Series tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi No.2 tanggal 1 Agustus 2000, ELSAM, p. 6
92 Misalnya, Konvensi Genosida 1948 dan Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan semua Negara pihak untuk
menuntut dan menghukum orang-orang yang diduga melakukan kejahatan yang diatur dalam perjanjian tersebut
(genosida dan kejahatan perang). Sehingga, memberlakukan hukum amnesti terhadap para pelaku kejahatan tersebut
merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Konvensi tersebut.
93 Ifdhal Kasim,…Op.Cit,p. 6
47