NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional
peradilam militer kasus penculikan tersebut gagal untuk memenuhi prinsip-prinsip
keadilan.
Praktek Pengadilan HAM baik yang Ad Hoc (untuk kasus Tanjung Priok) maupun
permanen (untuk kasus Abepura yang diadili melalui Pengadilan HAM Makassar) juga
terbukti sulit untuk menjangkau dan menghukum orang yang paling bertanggung jawab.
Penyebab kegagalan tersebut diantaranya adalah perangkat hukum HAM di Indonesia
khususnya hukum acaranya yang tidak memadai serta aparat penegak hukum yang
dinilai kurang siap untuk menghadapi kasus yang relatif baru bagi mereka.
Inilah tantangan bagi para penegak hukum dan pemerintah untuk dapat menemukan
celah-celah keadilan yang selama ini sulit untuk ditembus oleh hukum. Dengan menjadi
pihak dalam Statuta Roma menjadikan Indonesia mau tidak mau harus membenahi
aturan hukumnya khususnya dalam hal menghapuskan rantai impunitas di negaranya
sebagai komitmen keseriusan Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan
perlindungan serta penegakkan HAM terhadap warga negaranya.
2. Melengkapi Kekurangan Sistem Hukum Indonesia
Meratifikasi Statuta Roma serta memasukkan kejahatan internasional serta prinsipprinsip
umum hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum pidana nasional,
akan meningkatkan kemampuan negara untuk mengadili sendiri para pelaku kejahatan
terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang. Bahkan negara secara efektif akan
menghalangi dan mencegah terjadinya kejahatan yang paling serius yang menjadi
perhatian masyarakat internasional tersebut. Dengan melaksanakan kewajibannya
untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius tersebut, negara
secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap keamanan, stabilitas, kedamaian
nasional, regional, bahkan internasional.
Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang juga ingin berperan aktif dalam
perdamaian dunia, serta menyadari begitu banyaknya kelemahan dalam sistem
hukumnya seringkali membuat Indonesia sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam
menghukum pelaku kejahatan internasional. Indonesia harus melakukan begitu banyak
pembenahan khususnya dalam hal instrumen hukum serta sumber daya manusianya.
Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terlalu banyaknya undang-undang
yang antara satu dan lainnya saling bertentangan sehingga dalam hal kepastian hukum
seringkali membingungkan. Tidak hanya di tingkat Undang-Undang, namun juga di
tingkat aturan pelaksanaannya (seperti Peraturan Daerah). Selain itu, sistem hukum
Indonesia khususnya dalam mengasorbsi hukum internasional ke dalam hukum nasional
Indonesia masih sangat tidak jelas.
Praktek di Indonesia menunjukan bahwa setelah meratifikasi suatu konvensi
internasional (baik dalam bentuk Undang-undang maupun Keppres) maka harus segera
disertai dengan aturan pelaksanaan (implementing legislation) yang memuat pengaturan
mengenai lembaga pelaksana dan jika perlu sanksi pidana efektif suatu kejahatan tertentu
sehingga konvensi itu bisa benar-benar berlaku efektif terhadap warga negaranya.
Padahal berdasarkan Pasal 7(2) Undang-Undang 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi
Manusia dinyatakan bahwa “ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara
Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional”.
Sementara itu, banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami aturan hukum
internasional dan berbagai praktek internasional yang terjadi, bahkan banyak diantara
mereka cenderung tidak memiliki keberanian untuk melakukan terobosan dengan
mendasarkan suatu kejahatan yang terjadi dengan praktek internasional. Sehingga,
sangat jarang ditemukan suatu putusan pengadilan di Indonesia yang mendasarkan
pada kasus-kasus internasional atau hukum kebiasaan internasional.
69