NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

More documents

Recommendations

Info

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional harapan-harapan dari semua peraturan hak asasi manusia. 101 Di sisi lain, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 102 maka seharusnya setelah Undang-Undang peratifikasian Statuta Roma disahkan oleh Presiden, maka Statuta Roma otomatis menjadi hukum nasional (positif) kita, begitu juga dengan ratifikasi konvensi-konvensi lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan masalah kesiapan perangkat hukum kita yang kini dirasa belum memadai, karena perangkat hukum berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia telah terakomodir dengan berbagai konvensi internasional yang telah kita ratifikasi dan sudah otomatis menjadi hukum nasional. Berikut paparan secara rinci kebutuhan harmonisasi yang dibutuhkan paska ratifikasi Statuta Roma: a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Seperti telah dikemukakan di atas, para pendiri Indonesia telah merumuskan pengaturan perlindungan HAM dalam UUD 1945 baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh. Dalam Pembukaan, secara eksplisit dan implisit Indonesia mengemukakan pernyataan dan komitmennya dalam upaya perlindungan HAM. Dimana salah satunya dilakukan melalui peran aktif dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang juga merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. 103 Dalam perjalanannya, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, yang diantaranya sangat berkaitan dengan perlindungan HAM baik dari sisi hak-hak sipil dan politik maupun yang termasuk dalam hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. i. Amandemen Pertama UUD 1945 Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999, pada garis besarnya amandemen ini dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan Presiden, pengangkatan, janji serta hak untuk mengajukan Rancangan Undang Undang. ii. Amandemen Kedua UUD 1945 Amandemen kedua yang disahkan pada tahun 2000 pada intinya dilakukan terhadap pasal-pasal yang bekenaan dengan hak dan 101 Hassan Suryono, op. cit., hlm. 89. 102 Pasal 7 ayat (2): Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. 103 lihat paragraph 4 Pembukaan UUD 1945 51
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional kewajiban DPR, serta pengaturan mengenai Pemerintah Daerah. Selain itu amandemen ini mendapat perhatian besar dari kalangan aktivis HAM karena dalam amandemen ini dibuat aturan yang lebih rinci berkenaan dengan pengaturan perlindungan HAM khususnya di bidang hak-hak sipil dan politik, yaitu dalam BAB X A Pasal 28 A – Pasal 28 J yang merupakan aturan baru yang mengatur lebih rinci tentang perlindungan HAM dan penegakan hukumnya dalam UUD 1945. Sebelumnya pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM secara rinci hanya diatur dalam Undang Undang dan perangkat hukum lainnya di bawah UUD. iii. Amandemen Ketiga UUD 1945 Amandemen ini disahkan pada tahun 2001 yang diantaranya mengatur masalah kekuasaan kehakiman, hak uji materil dan mekanisme pemilihan umum. Selain itu diatur juga masalah kerjasama antara presiden dan DPR. iv. Amandemen Keempat UUD 1945 Amandemen keempat yang disahkan pada tahun 2002 ini lebih menitikberatkan pada perlindungan HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya. b. KUHP, RKUHP dan KUHAP Pelanggaran HAM yang berat tidak diatur dalam KUHP sehingga pengaturan secara khusus di luar KUHP dibenarkan menurut sistem hukum Indonesia karena sifatnya yang khusus. Beberapa pakar hukum pidana mengemukakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam MPI sama dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia. Kesamaan tersebut diantaranya dalam beberapa prinsip yang dianut oleh MPI yang juga telah diatur dalam KUHP Indonesia, yakni prinsip legalitas (non retroactive principle), pertanggungjawaban individual, hal tentang penyertaan, percobaan dan pembantuan serta pemufakatan. Namun pengaturan secara teknis memang tidak sepenuhnya sama, karena dalam KUHP tidak diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. 104 Secara substansi, tidak ada masalah antara KUHP dan Statuta Roma diantaranya prinsip legalitas (non-retroaktif), pengaturan mengenai penghukuman terhadap pelaku pembunuhan. Meskipun banyak hal 104 op cit, hlm.38. 52
Page 1 and 2:
D R A F T NASKAH AKADEMIS dan RANCA
Page 4:
DAFTAR ISI BAB I Latar Belakang Mas
Page 7 and 8: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahk
Page 30 and 31: BAB III Menimbang Untung Rugi Ratif
Page 42: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahk
Page 55: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahk
Page 83 and 84: KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK MAHK
Page 85 and 86: Korban Alas Tlogo - Pasuruan, Jerit
show all

NASKAH AKADEMIS dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?