Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2007Bahan BacaanMateri : Hukum Humaniterb. Konvensi Jenewa II tentang PerbaikanKondisi Angkatan Perang di Laut yangLuka, Sakit dan Korban Kapal Karam.c. Konvensi Jenewa III tentang PerlakuanTawanan Perang.d. Konvensi Jenewa IV tentangPerlindungan Sipil di Waktu Perang.7.2.1. Pokok-Pokok Konvensi Jenewa1949 : Ketentuan yang bersamaan(Common Articles)Dalam keempat Konvensi Jenwa 1949mengenai perlindungan korban perangterdapat ketentuan-ketentuan yang samaatau yang bersamaan. Yang terpentingdiantaranya, adalah mengenai ketentuanketentuanpokok dari Konvensi-konvensiJenewa, yang di dalam keempat Konvensiterdapat dalam Bab I. Hal ini merupakansuatu kemajuan besar dalam sistematikasusunan pasal-pasal dan menekankankeseragaman serta kesatuan dari keempatkonvensi ini sebagai suatu perangkatketentuan tertulis mengenai perlindungankorban perang.Ketentuan yang bersamaan dalamKonvensi-konvensi Jenewa tersebut dapatdibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu :1. Penghormatan dari Konvensi-konvensiMengenai penghormatan dari konvensikonvensiini terdapat dalam Pasal 1Konvensi, yang menyatakan bahwa“Pihak Peserta Agung berjanji untukmenjamin penghormatan dalam segalakeadaan”. Ketentuan mengenaipenghormatan diletakkan dalam Pasal 1menandakan bahwa peserta-pesertakonferensi hendak menekankanpentingnya kewajiban penandatanganuntuk menghormati ketentuanketentuankonvensi dan lebihbertanggung jawab ataspelaksanaannya. Selain hal tersebut,Pasal 1 ini berarti juga bahwaberlakunya ketentuan - ketentuankonvensi tidak boleh dipengaruhi olehsifat dari sengketa bersenjata. Ketentuan- ketentuan konvensi mengenaiperlindungan korban perang (yangsakit, luka, tawanan perang, dsb) tetapberlaku, tidak perduli apakah perangitu adil atau tidak adil, perang agresiatau perang mempertahankan diri.Yang menjadi ukuran adalah apakahtelah ada sengketa bersenjata ataupendudukan dalam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2.2. Berlakunya Konvensi-KonvensiMengenai berlakunya konvensikonvensidinyatakan dalam Pasal 2Paragraf 1, bahwa “ …Konvensi ini akanberlaku untuk semua peristiwa perang yangdiumumkan atau setiap sengketa bersenjata(armed conflict) lainnya yang mungkintimbul antara dua atau lebih pihakpenandatangan, sekalipun keadaan perangtidak diakui salah satu diantara mereka”.Dengan pernyataan bahwa Konvensitahun 1949 ini berlaku bagi setiapsengketa bersenjata (armed conflict),maka tidak ada lagi kemungkinan bagisuatu negara untuk mengelakkan diridari kewajiban-kewajiban konvensidengan menyangkal adanya perangdalam arti hukum. Jadi menurutketentuan di atas, konvensi-konvensi iniberlaku dalam setiap persengketaansenjata internasional, dengan tidakmempersoalkan apakah peristiwa inimenurut salah satu atau semua pihakdalam konvensi merupakan suatu“pembelaan diri yang sah”, “aksipolisi”, “insiden” atau suatu tindakanpengamanan kolektif dalam rangkapiagam PBB.Selain hal tersebut di atas, “…Konvensiini juga akan berlaku untuk semua peristiwapendudukan sebagian atau seluruhnya, dariwilayah Peserta Agung, sekalipunLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 16