Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2007Bahan BacaanMateri : Hukum Humaniterb. Penyanderaan;c. Perkosaan ataskehormatanpribadi,terutamaperlakuanyangmenghina danmerendahkanmartabat;d. Menghukumdanmenjalankanhukuman matitanpadidahuluikeputusanyangdijatuhkanoleh suatu pengadilan yangdibentuk secara teratur, yangmemberikan segenap jaminanperadilan yang diakui sebagaikeharusan oleh bangsa-bangsaberadab.Namun demikian, walaupun sudah adaketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal3, harus pula diperhatikan bahwa :1. Dengan adanya Pasal 3 tidak dengansendirinya seluruh konvensi berlakudalam sengketa senjata yang bersifatintern, melainkan hanya asas-asaspokok yang tersebut dalam Pasal 3.2. Pasal 3 tidak mengurangi hakpemerintah de jure untuk bertindakterhadap orang-orang yang melakukanpemberontakan bersenjata, menurutundang-undang atau hukumnasionalnya sendiri. Pasal ini sematamatabermaksud memberikan jaminanperlakuan korban sengketa bersenjatainternal, berdasarkan asas-asasperikemanusiaan.bahwa yang luka dansakitharusdikumpulkan dandirawat.Sebuah badanhumaniter tidakberpihak, sepertiKomite Palang MerahInternasional dapatmenawarkan jasa-kepada pihak-jasanyapihak dalam sengketa.Pihak-pihak dalamsengketaselanjutnyaharus berusaha untukmelaksanakan denganjalan persetujuanpersetujuankhusus, semua atau sebagiandari ketentuan lainnya dari konvensi ini.Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebutdi atas, tidak akan mempengaruhikedudukan hukum pihak-pihak dalamsengketa.Pasal 3 mengharuskan pihak-pihakpenandatangan untuk memperlakukankorban sengketa bersenjata internalmenurut prinsip-prinsip yang diaturdalam Pasal 3 ayat 1. Selain itu, Pasal 3Konvensi-Konvensi Jenewa 1949memberikan jaminan perlakuanmenurut asas-asas perikemanusiaan,terlepas dari status apakah sebagaipemberontak atau sifat dari sengketabersenjata itu sendiri.Dalam Pasal 3 keempat Konvensi tahun1949 ini terdapat semua pokok utamaperlakuan korban perang menurutKonvensi-konvensi 1949, sehingga pasalini dinamakan juga Konvensi Kecil(Convention in Miniature).Selanjutnya Pasal 3 ayat 2 KonvensikonvensiJenewa 1949 menyatakanKetentuan yang menyatakan bahwa Pihakpihakdalam sengketa selanjutnya harusberusaha untuk melaksanakan dengan jalanpersetujuan-persetujuankhusus,menunjukkan bahwa dalam peristiwaterjadinya sengketa dalam negara tidakdengan sendirinya seluruh konvensi berlaku,melainkan hanya ketentuan yang terdapatdalam Pasal 3 ayat 1.Selanjutnya, kalimat diadakannyaperjanjian-perjanjian demikian antarapemerintah de jure dan kaum pemberontaktidak akan mempengaruhi kedudukan hukumpihak-pihak dalam pertikaian, yang berartibahwa maksud dari Pasal 3 adalah sematamatadidorong cita-cita perikemanusiaandan tidak dimaksudkan untuk mencampuriurusan dalam negeri suatu negara.Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 18