Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2007Bahan BacaanMateri : Hukum HumaniterApabila waktu enam bulan tersebutbelum habis, namun suatu negara yangbersangkutan telah terlibat dalam suatukonflik bersenjata sebagaimana diaturdalam Pasal 2 dan 3, maka hal ini diaturdalam Pasal 62, yang menyatakan“Keadaan seperti ditentukan dalamPasal 2 dan 3 akan mengakibatkansegera berlakunya ratifikasi-ratifikasiyang telah disimpan dan pernyataanturut serta (accession) yangdiberitahukan oleh pihak-pihak dalamsengketa sebelum atau sesudahdimulainya permusuhan yang ataupendudukan. Dewan Federal Swissakan meneruskan dengan cara yangsecepat-cepatnya tiap ratifikasi ataupernyataan turut serta (accession) yangditerima dari Pihak-pihak dalamsengketa”.Selanjutnya ketentuan mengenaipernyataan tidak terikat lagi (pembatalan)Konvensi terdapat dalam Pasal 63, yangberbunyi :“Pernyataan tidak terikat lagi mulaiberlaku satu tahun sesudahpemberitahuannya dilakukan kepadaDewan Federal Swiss. Namun suatupernyataan tidak terikat lagi yang telahdiberitahukan pada suatu saat ketikaNegara yang memutuskan ikatan ituterlibat dalam sengketa, tidak akanberlaku sampai perdamaian telahdicapai dan sesudah operasi-operasiyang bersangkutan dengan pembebasandan pemulangan dari orang-orang yangdilindungi oleh Konvensi ini telahdiakhiri.Pernyataan tidak terikat lagi seperti ituakan berlaku hanya bagi negara yangmenyatakannya. Pernyataan tidakterikat lagi itu sekali-kali tidakmengurangi kewajiban-kewajibanPihak-pihak dalam sengketa yang tetapdiwajibkan memenuhi kewajibankewajibanitu berdasarkan asas-asashukum antar bangsa sebagaimanaditetapkan oleh adat kebiasaan yangterdapat antara bangsa-bangsa yangberadab, hukum perikemanusiaan danpanggilan hati nurani manusia”.Ketentuan-ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 63 ini bertujuanuntuk menjamin bahwa hak-hak danperlindungan yang diberikan olehKonvensi-konvensi Jenewa 1949 tahun1949 kepada korban perang, tidak dapathilang begitu saja oleh tindakan negarapenandatangan yang barangkalidisebabkan oleh alasan-alasan politik.7.3. Protokol Tambahan 1977Protokol Tambahan tahun 1977 merupakanketentuan-ketentuan yang menambah danmelengkapi Konvensi-konvensi Jenewa1949. Protokol Tambahan tahun 1977 initerdiri dari Protokol Tambahan I danProtokol Tambahan II.7.3.1. Protokol Tambahan ILatar belakang dibentuknya ProtokolTambahan I disebabkan metode peperanganyang digunakan oleh negara-negara telahberkembang, demikian pula dengan aturanaturanmengenai tata cara berperang (code ofconduct). Protokol Tambahan I inimenentukan bahwa hak dari para pihakyang bersengketa untuk memilih cara danalat adalah tidak terbatas. Selain itu, didalam Protokol Tambahan I ini jugamelarang untuk menggunakan senjata atauproyektil serta cara-cara lainnya yang dapatmengakibatkan luka-luka yang berlebihanatau penderitaan yang tidak perlu. Disamping itu, dalam Protokol Tambahan I initerdapat juga beberapa ketentuan pokokyang menentukan, antara lain :a. Melarang : serangan yang membabi butadan reprisal (pembalasan) terhadap :Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 23
Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2007Bahan BacaanMateri : Hukum Humaniterooooopenduduk sipil dan orang-orangsipil;obyek-obyek yang sangat pentingbagi kelangsungan hidup penduduksipil;benda-benda budaya dan tempatreligius;bangunan dan instalasi berbahaya;lingkungan alam.b. Memperluas : perlindungan yangsebelumnya telah diatur dalamKonvensi Jenewa kepada semuapersonil medis, unit-unit dan alattransportasi medis, baik yang berasaldari organisasi sipil maupun militer.c. Menentukan : kewajiban bagi PihakPeserta Agung untuk mencari orangorangyang hilang (missing persons).d. Menegaskan : ketentuan-ketentuanmengenai suplai bantuan militer (reliefsupplies) yang ditujukan kepadapenduduk sipil.e. Memberikan : perlindungan terhadapkegiatan-kegiatan organisasi pertahanansipil.f. Mengkhususkan : adanya tindakantindakanyang harus dilakukan olehnegara-negara untuk memfasilitasiimplementasi hukum humaniter.Pelanggaran-pelanggaran terhadapketentuan sub (a) tersebut di atas, dianggapsebagai pelanggaran berat hukumhumaniter dan dikategorikan sebagaikejahatan perang (wars crimes).7.3.1.1. Protokol Tambahan I dan KonflikBersenjata InternasionalPasal 1 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun1977 menyatakan bahwa Protokol iniberlaku dalam situasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa1949. Pasal 2 ketentuan yang bersamaan(common articles) dari Konvensi Jenewa 1949menetapkan bahwa Konvensi ini berlakudalam hal :1. Perang yang diumumkan;2. Pertikaian bersenjata, sekalipunkeadaan perang tidak diakui;3. Pendudukan, sekalipun pendudukantersebut tidak menemui perlawanan.Konflik bersenjata sebagaimana dijelaskandalam Pasal 2 ini dapat terjadi antara duaatau lebih Pihak Peserta Agung atau antaraPihak Peserta Agung dengan bukan PihakPeserta Agung, dengan ketentuan pihaktersebut berbentuk Negara. Istilah Negarajuga digunakan pada waktu menjelaskanmengenai konflik bersenjata dimanakeadaan perang tidak diakui. Sedangkanmengenai situasi pendudukan adalahpendudukan terhadap suatu wilayah yangdilakukan oleh negara. Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa konflik bersenjatasebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2Konvensi Jenewa adalah konflik yangbersifat internasional yang terjadi antarnegara.Selain berlaku dalam konflik bersenjatainternasional, Protokol I 1977 juga berlakudalam situasi-situasi sebagaimana diaturdalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakanbahwa Protokol I juga berlaku dalamkeadaan konflik bersenjata antara suatubangsa melawan colonial domination, alienoccupation dan racist regime, dalam rangkauntuk melakukan hak menentukan nasibsendiri.7.3.2. Protokol Tambahan IILatar belakang pembentukan ProtokolTambahan II adalah karena setelah perangdunia II konflik-konflik yang terjadikebanyakan adalah konflik yang bersifatnon-internasional. Konflik bersenjata noninternasionaldiatur dalam Pasal 3ketentuan yang bersamaan (common articles)Konvensi Jenewa 1949. Namun, karenadirasakan belum cukup memadai untukmenyelesaikanmasalah-masalahkemanusiaan yang serius akibat terjadinyaLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 24
Page 1 and 2: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk
Page 3 and 4: Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahu
Page 23: Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahu
Page 29: Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahu

Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?