11.07.2015 Views

Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam

Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam

Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2007Bahan BacaanMateri : <strong>Hukum</strong> <strong>Humaniter</strong>perang. Oleh karena itu, perkembanganhukum perang menjadi hukum sengketabersenjata <strong>dan</strong> kemudian menjadi hukumhumaniter sebenarnya tidak terlepas daritujuan yang hendak dicapai oleh hukumhumaniter tersebut, yaitu :1. Memberikan perlindungan terhadapkombatan maupun penduduk sipil daripenderitaan yang tidak perlu(unnecessary suffering).2. Menjamin hak asasi manusia yangsangat fundamental bagi mereka yangjatuh ke tangan musuh. Kombatan yangjatuh ke tangan musuh harus dilindungi<strong>dan</strong> dirawat serta berhak diperlakukansebagai tawanan perang.3. Mencegah dilakukannya perang secarakejam tanpa mengenal batas. Disiniyang terpenting adalah asaskemanusiaan.V. Hubungan <strong>Hukum</strong> <strong>Humaniter</strong> dengan <strong>Hak</strong> <strong>Asasi</strong> <strong>Manusia</strong>Sangat penting untuk memahamipengertian istilah “hak bangsa-bangsa, hakasasi manusia <strong>dan</strong> hukum humaniter”. Halini penting untuk mengetahui kapansesungguhnya konsep-konsep tersebuttermasuk ke dalam suatu sistem hukum. Inimenjadikannya penting untuk menegaskanhakikat hukum humaniter <strong>dan</strong> hakikathukum hak asasi manusia <strong>dan</strong> mengingatpersamaan <strong>dan</strong> perbedaan diantara duacabang hukum internasional publik ini. Jugasangatlah penting bagi mereka yangbertanggungjawabmenyebarkanpenerangan mengenai hukum humaniterinternasional <strong>dan</strong> atau hukum hak asasimanusia untuk mampu memberikanpenjelasan sesungguhnya mengenai subyektersebut. Ini adalah kepentingan terbesarorang yang dilindungi oleh kedua hukum,tetapi juga membantu para pejabat negarayang bertanggungjawab atas perlindungantersebut.Pada mulanya, tidak pernah ada perhatianmengenai hubungan hukum hak asasimanusia <strong>dan</strong> hukum humaniter. Olehkarena itu, tidaklah mengherankan jikaPernyataan Universal <strong>Hak</strong> <strong>Asasi</strong> <strong>Manusia</strong>(Universal Declaration of Human Rights) 1948tidak menyinggung tentang penghormatanhak asasi manusia pada waktu sengketabersenjata. Sebaliknya, dalam konvensikonvensiJenewa 1949 tidak menyinggungmasalah hak asasi manusia, tetapi tidakberarti bahwa konvensi-konvensi Jenewa<strong>dan</strong> hak asasi manusia tidak memilki kaitansama sekali. Antara keduanya terdapathubungan keterkaitan, walaupun tidaksecara langsung.Di satu sisi ada kecenderungan untukmeman<strong>dan</strong>g ketentuan-ketentuan KonvensiJenewa 1949 tidak hanya mengaturmengenai kewajiban bagi negara-negarapeserta, tetapi juga mengatur tentang hakorang perorangan sebagai pihak yangdilindungi. Keempat Konvensi Jenewa 1949menegaskan bahwa penolakan hak-hakyang diberikan oleh konvensi-konvensi initidak dapat dibenarkan. Apalagi dengana<strong>dan</strong>ya Pasal 3 tentang ketentuan yangbersamaan pada Keempat Konvensi Jenewa1949 yang mewajibkan setiap negara pesertauntuk menghormati peraturan-peraturandasar kemanusiaan pada sengketabersenjata yang tidak bersifat internasional.Dengan demikian, maka Pasal 3 inimengatur hubungan antara pemerintahdengan warga negaranya, yang berartimencakup bi<strong>dan</strong>g tradisional dari hak asasimanusia.Se<strong>dan</strong>gkan di sisi lain, dalam konvensikonvensitentang hak asasi manusiaterdapat pula berbagai ketentuan yangpenerapannya justru pada situasi perang.Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya dalamPasal 15, menentukan bahwa bila terjadiLembaga Studi <strong>dan</strong> Advokasi Masyarakat, ELSAM 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!