Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2007Bahan BacaanMateri : Hukum Humaniterbahwa anggota dinas kesehatan dan yangluka-luka dalam pertempuran dilindungidengan jalan “menetralisir mereka”. Padatahun 1864, Dewan Federal Swissmelaksanakan saran-saran ini denganmengadakan suatu konferensi internasionalyang dihadiri oleh wakil-wakil berkuasapenuh dari negara-negara yang mengikutikonferensi sebelumnya. Konferensi inimenghasilkan apa yang kemudian dikenaldengan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi inididalamnya mengandung asas-asas bagiperlakuan korban perang yang hingga kinimasih berlaku.Konvensi 1864, yaitu Konvensi untukPerbaikan Keadaan yang Luka di MedanPerang Darat, dipandang sebagai konvensikonvensiyang mengawali Konvensi Jenewaberikutnya yang berkaitan denganperlindungan korban perang. Konvensi inimerupakan langkah pertama dalammengkodifikasikan ketentuan perang didarat. Berdasarkan konvensi ini, maka unitunitdan personil kesehatan bersifat netral,tidak boleh diserang dan tidak bolehdihalangi dalam melaksanakan tugastugasnya.Begitu pula penduduk setempatyang membantu pekerjaan kemanusiaanbagi yang luka dan mati, baik kawanmaupun lawan, tidak boleh dihukum.Konvensi memperkenalkan tanda PalangMerah di atas dasar putih sebagai tandapengenal bagi bangunan dan personilkesehatan. Tanda Palang Merah inimerupakan lambang dari InternationalCommittee of the Red Cross, yang sebelumnyabernama International Committee for the Aidthe Wounded, yang didirikan oleh beberapaorang warga Jenewa dan Henry Dunantpada tahun 1863.Peristiwa penting lainnya adalah rancanganKode Leiber ( Instructions for Government ofArmies of the United States, 1863), di AmerikaSerikat, yang mencantumkan instrumeninstrumenpanjang dan serba lengkap darisemua hukum dan kebiasaan perang, danjuga menggarisbawahi asas-asaskemanusiaan tertentu yang tak begitu jelassebelumnya. Kode Lieber ini memuataturan-aturan rinci pada semua tahapanperang darat, tindakan perang yang benar,perlakuan terhadap penduduk sipil,perlakuan terhadap kelompok-kelompokorang tertentu, seperti tawanan perang,orang yang luka, dsb.Dengan demikian, tidak seperti pada masamasasebelumnya yang terjadi melaluiproses hukum kebiasaan, maka pada masakini perkembangan-perkembangan yangsangat penting bagi hukum humaniterdikembangkan melalui traktat-traktat yangditandatangani oleh mayoritas negaranegarasetelah tahun 1850.III. Pengertian Hukum HumaniterIstilah Hukum Humaniter atau lengkapnyadisebut International Humanitarian LawApplicable in Armed Conflict, pada awalnyadikenal sebagai hukum perang (laws of war),yang kemudian berkembang menjadihukum sengketa bersenjata (laws of armsconflict), dan pada akhirnya dikenal denganistilah hukum humaniter. Istilah Hukumhumaniter sendiri dalam kepustakaanhukum internasional merupakan istilahyang relatif baru. Istilah ini lahir sekitartahun 1970-an dengan diadakannyaConference of Government Expert on theReaffirmation and Development in ArmedConflict pada tahun 1971. Sebagai bidangbaru dalam hukum internasional, makaterdapat rumusan atau definisi mengenaihukum humaniter :Jean Pictet : “International humanitarianlaw in the wide sense is constitutional legalprovision, whether written and customary,ensuring respect for individual and his wellbeing.”Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 4