Pembangunan Provinsi Gorontalo - UNDP

Secara teknis penguatan usaha ini dilakukan melalui pertemuan intensif dengan stakeholder lainnya. KUBjuga dapat menjalin kemitraan bagi pihak-pihak yang peduli dengan peningkatan pendapatan masyarakatpetani.Kedua, revitalisasi perkebunan rakyat. Revitalisasi perkebunan rakyat dilakukan mengingat potensi lahanyang besar untuk beberapa komoditi namun status lahannya belum diusahakan ataupun belum menghasilkan.Selain itu, perkebunan yang sudah dimiliki oleh petani namun nilai kemanfaatan ekonominya tidak dimilikioleh petani perlu juga dilakukan revitalisasi.Komoditi perkebunan yang direvitalisasi yakni perkebunan kelapa. Selama ini pohon tersebut diusahakanoleh pemilik modal sehingga petani sebagai pemilik sah lahan tidak berhak lagi mendapatkan bagiannyamengigat pohon tersebut telah dijual. Padahal saat harga Kopra di pasar dunia meningkat justru petanitidak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Praktek pemilikan pohon kelapa oleh pihakselain pemilik lahan disebut “budel”. Secara praktis dapat dilakukan kajian dan pertemuan yang mendalammengenai hal tersebut untuk menemukan solusi yang tepat, pemberian modal petani korban praktek “budel”dan peremajaan areal kelapa.Selain komoditi kelapa, komoditi cengkeh perlu digalakkan lagi penanamannya mengingat sejak berakhirnyamonopoli cengkeh oleh BPPC, prospek komoditas cengkeh kembali membaik yang ditandai denganmeningkatnya harga di tingkat petani. Secara teknis perlu dilakukan inventarisasi potensi, penyediaan bibitcengkeh dan penanaman kembali oleh petani.Hal yang sama juga dilakukan pada komoditi kakao dimana permintaan pasar yang semakin meningkatserta kesesuaian lahan untuk pengembangan Kakao rakyat. Secara teknis juga dilakukan identifikasi potensi,inventarisasi calon petani, penyediaan bibit, pelatihan maupun pengembangan pemasaran. Kebijakan initernyata juga berlaku untuk komoditi lada maupun vanili.Ketiga, kebijakan reformasi institusi & peningkatan kapasitas instansi pemerintah. Reformasi institusimembutuhkan koordinasi yang cukup kuat antara institusi-institusi yang terkait dengan pertanian dalamarti luas. Persoalan-persoalan pertanian tidak bisa hanya dipecahkan oleh dinas pertanian itu sendiri. Secarafundamental, proses reformasi institusi tersebut meliputi penataan kembali aturan-aturan yang ada sehinggahambatan-hambatan koordinasi dengan instansi pemerintah berkurang dan komunikasi dengan masyarakatpedesaan semakin intensif. Dalam kaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, salah satuyang terpenting adalah penguatan lembaga riset-riset pertanian dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian,baik di Provinsi Gorontalo maupun tempat lain untuk terus diujicoba sehingga pilihan-pilihan produkpertanian yang bernilai tambah tinggi dapat semakin dikembangkan. Di samping itu, upaya yang juga tidakkalah peningnya adalah revitalisasi pelayanan penyuluhan.Revitalisasi pelayanan penyuluhan sangat penting mengingat keberadaannya untuk desa-desa yang berbasispertanian saat ini sangat terbatas. Posisi penyuluh sangat penting mengingat transformasi teknologi daninformasi dilakukan oleh penyuluh. Kebijakan ini perlu didukung setelah dilakukan evaluasi sistem pelayananpenyuluhan dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta peluang untuk memperbaikinya.Hasil evaluasi tersebut akan menentukan dimana terdapat kekurangan penyuluh, kinerja penyuluh selamaini, tata kerja penyuluh serta pendapat masyarakat mengenai penyuluh pertanian yang diinginkan.Untuk mendukung hal tersebut maka lembaga yang menangani penyuluhan perlu diperkuat, baik dengansarana dan prasarana pendukung, sumberdaya manusia berkualitas hingga upaya secara terus menerusuntuk perbaikan kualitas penyuluh yang ada. Lembaga pendukung tersebut dimulai dari tingkat kabupatenhingga provinsi dan diperkuat dengan forum penyuluh dan petani sehingga proses transfer pengetahuandapat terjadi secara berkelanjutan.895.4. Kebijakan dan Pola Pengeluaran PemerintahPemekaran wilayah Gorontalo berlangsung bersamaan dengan awal proses otonomi daerah/ desentralisasidi Indonesia. Waktu yang bertepatan tersebut menciptakan momentum yang sangat menguntungkanproses pembangunan di Gorontalo. Pertama, kewenangan untuk mengelola pemerintahan daerah, termasukpembangunan, dilimpahkan kepada daerah. Kedua, bersamaan dengan pelimpahan kewenangan tersebutPembangunan Provinsi Gorontalo:Perencanaan denganIndeks Pembangunan Manusia