Pembangunan Provinsi Gorontalo - UNDP

Implikasi dari anggaran sosial yang belum optimal akan sangat mempengaruhi kualitas pembangunanmanusia dalam jangka menengah dan panjang. Perkembangannya pada akhirnya masalah-masalah sosialakan semakin meningkat dan provinsi ini tidak bisa lepas dari lingkaran kemiskinan serta, dan akan selaluketinggalan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.5.5. Intervensi KebijakanMelihat perkembangan diatas maka intervensi kebijakan diarahkan kepada pemerataan, kesempatan kerja,akses pada aset produktif, pengeluaran pemerintah (yang pro pembangunan manusia), kesetaraan gender,kebijakan kependudukan, serta akuntabilitas.Dalam kaitan dengan pemerataan, kesenjangan perlu dihentikan agar jurang perbedaan tidak melebar.Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah tertinggal yaitu kecamatan-kecamatandengan nilai IPM dibawah IPM Provinsi (15 kecamatan). Adapun kecamatan-kecamatan tersebut adalahTapa, Botumoito, Kwandang, Anggrek, Tibawa, Tolinggula, Boliyohuto, Paguat, Telaga Biru, Pulubala,Mootilango, Wonosari, Taluduti, Atinggola dan Patilanggio.Selain ditujukan ke wilayah-wilayah diatas, fokus pemerataan juga ditujukan kepada kelompok-kelompokyang rentan terhadap gejolak, khususnya kenaikan harga kebutuhan pokok. Kelompok ini termasuk kedalam kelompok paling miskin sepanjang hidupnya yakni kelompok yang tidak pernah keluar dari gariskemiskinan. Kelompok ini perlu dibantu dengan bantuan sosial (raskin maupun pelayanan kesehatan gratis)dan jangkauan akses pendidikan maupun kesehatan. Kelompok-kelompok ini umumnya bekerja sebagaiburuh tani, kelompok jompo maupun anak yatim piatu.Terkait dengan kebijakan kependudukan maka perlu dilihat implikasi pertumbuhan penduduk yang lebihdari 2 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatanpendapatan pada level keluarga maka akan semakin membuat Provinsi ini sulit keluar dari kemiskinan. Olehkarena itu, perlu kiranya menggalakkan kembali program keluarga berencana, khususnya pada kelompokkelompokberpendapatan rendah sehingga beban ekonomi juga dapat dikurangi.Dalam kaitan dengan kesempatan kerja diperlukan pendekatan yang proaktif. Kesempatan kerja lazimnyatercipta dalam proses ekspansi ekonomi. Tetapi itu juga tidak otomatis. Perlu diusahakan lapangan kerjayang produktif/ remuneratif untuk seluruh golongan masyarakat (laki-laki/ perempuan; terdidik/ tidakterdidik; di berbagai lapangan usaha; di seluruh wilayah).Secara umum diperlukan employment-generating growth strategy.Pertama, komitmen politik untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Pemerintah maupun swastamengarahkan investasi dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Pengambilan keputusan tersebutdilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan parlemen setempat, serta kalangan non pemerintahdalam berbagai kesempatan. Pembahasan RAPBD serta kegiatan-kegiatan prioritas dapat menjadi mediauntuk membangun komitmen bersama antar stakeholder.Kedua, pembangunan sumber daya manusia, termasuk pelatihan kembali tenaga kerja untuk dapat mengikutitantangan global. Bagi tenaga kerja profesional ataupun teknisi maka pelatihan diarahkan untuk mengikutistandar kebutuhan teknis maupun kemampuan bahasa. Sedangkan bagi pencari kerja administrasi akanlebih baik diarahkan pada pelatihan wirausaha. Pelatihan juga diberikan kepada petani melalui perbaikanlembaga penyuluhan agar intensitas bimbingan dan penyuluhan dapat berkelanjutan.92Ketiga, memperkuat usaha kecil dan sector informal melalui pemberian kredit untuk usaha kecil yang disertaidengan bimbingan. Langkah ini perlu fasilitasi pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian kredit macetyang terjadi maupun pengembangan skema lain yang dapat membuat kelompok usaha kecil memilikikemampuan dalam mengelola kredit, termasuk didalamnya pembinaan usaha kecil agar lebih memahamipersyaratan administrasi dan keuangan. Pembinaan yang lain adalah pembinaan usaha bisnis terkait denganpemasaran dan perbaikan mutu produk yang selama ini menjadi kendala utama usaha kecil.Keempat, akses pada tanah semakin diperluas. Sertifikasi tanah yang saat ini tengah dilakukan kiranya perludiintensifkan dalam rangka membantu petani memperoleh kredit maupun bantuan lainnya. Akses terhadaptanah juga dapat dilakukan bagi buruh tani ataupun petani penggarap untuk dapat memiliki hak pakai dariPembangunan Provinsi Gorontalo:Perencanaan denganIndeks Pembangunan Manusia