12.07.2015 Views

BAB IV - Direktorat Jenderal KPI

BAB IV - Direktorat Jenderal KPI

BAB IV - Direktorat Jenderal KPI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3. Mendatangkan devisa negara dengan nilai rata-rata per tahun 42,6juta US$ untuk NaOogst, 13,7 juta US$ untuk TBN, dan 7,7 juta US$untuk Bobin.Walaupun demikian terdapat permasalahan umum yang dihadapi petanidan pengusaha tembakau. Adapu permasalahan yang dihadapi petani sebagaiberikut :1. Keterbatasan informasi tentang kapasitas pembelian tembakau olehpara pengusaha dan kualitas yang dikehendaki pasar.2. Setiap tahun selalu terjadi over supply yang diikuti oleh permainanharga oleh para spekulan.3. Belum adanya kepastian pasar atas produk tembakau yang dihasilkanpetani.Sedangkan permasalahan yang dihadapi pengusaha sebagai berikut :1. Perubahan selera konsumen luar negeri dari cerutu yang berukuranbesar ke sigariles yang berukuran lebih kecil.2. Gencarnya kampanye anti rokok.3. Akumulasi stok tembakau yang cukup besar (di Jember >13.000 ton).4. Belum adanya jaminan kualitas atas produk tembakau yang dihasilkanpetani.Pengaruhnya terhadap struktur pasar adalah struktur pasar tembakauadalah monopsoni dan oligopsoni. Hal ini diindikasikan dengan :1. Ditandai dengan dominasi pembeli dalama penetapan hargatembakau.2. Adanya kecenderungan dari para pelaku pasar untuk membiarkanterjadinya over supply.3. Produsen/petani menghadapi 2 resiko yaitu resiko produksi dan resikopasar, sedangkan pembeli hanya menghadapi resiko pasar saja.Dengan demikian upaya menghadapi struktur pasar monopsoni danoligopsoni, adalah melalui : (1) Social Economic Engineering dan (2) InformasiPasar. Langkah-langkah yang dilakukan melalui Social Economic Engineering(Rekayasa Sosial Ekonomi) yaitu (1) membentuk Forum Temu Kemitraan(FTK) Tembakau di tingkat kecamatan (23 kecamatan sentra tembakau), (2)FTK beranggotakan 30 orang terdiri dari KTNA, petani, PPL dan pedagang ataupengusaha; dan (3) FTK melakukan pertemuan 2 minggu sekali yang dibiayaioleh APBD Kabupaten, untuk membahasa pertembakauan di wilayah kecamatanyang bersangkutan. Setiap bulan paraketua FTK melakukan pertemuan denganpihak manajemen perusahaan yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!