PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

sebagai hasil kesepakatan antara pemilik dan pihakpengelola/pemerintah daerah setempat, di mana pihakpemilik mengizinkan lahannya digunakan untukkepentingan publik, dengan mendapatkan kompensasiberupa insentif/disinsentif tertentu, tanpa mengubah statuskepemilikannya.(4) Sistem Pepohonan dan Tata Hijau, yaitu polapenanaman pohon yang disebar pada ruang terbuka publik.(5) Bentang Alam, yaitu ruang yang karakter fisiknya terbukadan terkait dengan area yang dipergunakan sebesarbesarnyauntuk kepentingan publik, dan pemanfaatannyasebagai bagian dari alam yang dilindungi.Pengaturan ini untuk kawasan:(a) Pantai dan laut, sebagai batas yang melingkupitepian kawasan, menentukan atmosfir dari suasanakehidupan kawasan, serta dasar penciptaan pola tataruang;(b) Sungai, sebagai pembentuk koridor ruang terbuka;(c) Lereng dan perbukitan, sebagai potensipemandangan luas;(d) Puncak bukit, sebagai titik penentu arah orientasivisual, serta memberikan kemudahan dalammenentukan arah (tengaran alam).(6) Area Jalur Hijau, yaitu salah satu ruang terbuka hijauyang berfungsi sebagai area preservasi dan tidak dapatdibangun. Pengaturan ini untuk kawasan:(a) Sepanjang sisi dalam Daerah Milik Jalan (Damija);(b) Sepanjang bantaran sungai;(c) Sepanjang sisi kiri kanan jalur kereta;(d) Sepanjang area di bawah jaringan listrik tegangantinggi;(e) Jalur hijau yang diperuntukkan sebagai jalur tamankota atau hutan kota, yang merupakan pembatas ataupemisah suatu wilayah.iv. Prinsip-prinsip PenataanPrinsip-prinsip penataan Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau:(1) Secara Fungsional, meliputi:(a) Pelestarian ruang terbuka kawasanPendistribusian berbagai jenis ruang terbuka yangdisesuaikan dengan kebutuhan tipologis fungsi/peruntukan, sirkulasi dan elemen perancangan lainnya.35