PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

More documents

Recommendations

Info

dan pengendalian pelaksanaan pengembangan serta pengelolaankawasan.2. Dalam menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan, Pemerintahmengembangkan program dan kegiatannya antara lain:a. Membuat identifikasi lokasi potensial dan menetapkan diliniasilingkungan pada kawasan strategis nasional dan kawasan prioritasnasional yang memerlukan penyusunan RTBL;b. Bersama pemerintah daerah menyusun RTBL pada:i. kawasan strategis nasional yang prioritas, termasuk kawasanbangunan gedung fungsi khusus;ii. kawasan prioritas yang mendukung pencapaian agendapembangunan nasional; daniii. kawasan strategis yang diusulkan oleh pemerintahprovinsi/kabupaten/kota berdasarkan kriteria prioritas yangditetapkan oleh Pemerintah.c. Memberikan advis teknis penyusunan RTBL yang disusun oleh danberdasarkan permintaan pemerintah provinsi/kabupaten/kota,masyarakat dan/atau dunia usaha;d. Memfasilitasi pelaksanaan dengar pendapat publik dan pemberianrekomendasi oleh tim ahli bangunan gedung dalam prosespenyusunan RTBL pada kawasan strategis nasional dan kawasanprioritas nasional;e. Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik sesuai dokumen RTBL,yang merupakan kewenangan Pemerintah secara terpadu lintassektoral, baik yang akan dilakukan sendiri oleh Pemerintah maupunmelalui pelaksanaan tugas pembantuan;f. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan khusus yangbertanggung jawab dalam sosialisasi, promosi, pelaksanaan danpengendalian pelaksanaan RTBL, serta dalam pengelolaanlingkungan pada kawasan strategis nasional dan kawasan prioritasnasional; dang. Melaksanakan pengawasan teknis dalam penetapan lokasi penataanlingkungan/kawasan, penyusunan RTBL, penetapan peraturangubernur/bupati/walikota, pelaksanaan dan pemanfaatanpembangunan, pengelolaan kawasan, serta peninjauan kembaliRTBL.62
B AGIAN VIIIKETENTUAN PENUTUPA. Pedoman RTBL ini bersifat umum untuk memandu penyusunan RTBLdan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan baik di kawasanperkotaan maupun perdesaan.B. Spesifikasi dan persyaratan teknis yang bersifat lebih rinci tentangpenataan bangunan dan lingkungan mengikuti ketentuan dalamperaturan perundang-undangan, standar, dan pedoman teknis yangberlaku.C. Dengan pertimbangan efektivitas pelaksanaan dan kontekstualitaspermasalahan, pemerintah daerah dapat menyusun pedomanpelaksanaan yang bersifat lebih spesifik dalam menjabarkan Pedomanini.DITETAPKAN DI: J A K A R T APADA TANGGAL: 16 MARET 2007MENTERI PEKERJAAN <strong>UMUM</strong>DJOKO KIRMANTO63
Page 2 and 3:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOM
Page 6 and 7:
BAB IIMATERI RENCANA TATA BANGUNAN
Page 8 and 9:
BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 7(1) Pe
Page 10 and 11:
DAFTAR ISID AFTAR I SIiB AGIAN I KE
Page 12 and 13:
C. P ANDUAN R ANCANGAN1. Pengertian
Page 14 and 15:
B. M AKSUD, TUJUAN, DAN M ANFAAT1.
Page 16 and 17:
RTRWNASIONALRTR PULAURTR KAWASANSTR
Page 18 and 19:
1PROGRAM BANGUNANDAN LINGKUNGANTAHA
Page 20 and 21:
lain tingkat pertumbuhan penduduk,
Page 22 and 23:
ii. Terbuka kemungkinan untuk menga
Page 24 and 25: d. Mengarahkan indikasi program dan
Page 26 and 27: B AGIAN IIIRENCANA UMUM DAN PANDUAN
Page 28 and 29: (a) Peruntukan lantai dasar, lantai
Page 30 and 31: (3) Dari sisi Lingkungan, meliputi:
Page 32 and 33: daerah perencanaan yang sama dan te
Page 34 and 35: serasian antara kawasan perencanaan
Page 36 and 37: c. Tata Bangunani. PengertianTata B
Page 38 and 39: tepat pada berbagai subkawasan deng
Page 40 and 41: dengan arahan pengembangan dan fung
Page 42 and 43: sepeda, sirkulasi pejalan kaki (ter
Page 44 and 45: (iii) Peningkatan kaitan dan pemisa
Page 46 and 47: e. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hi
Page 48 and 49: (b) Aksesibilitas publik(i)Pencipta
Page 50 and 51: iii. Komponen Penataan(1) Konsep Id
Page 52 and 53: (ii) Penempatan berbagai kegiatan p
Page 54 and 55: (d) Kontekstual dengan elemen penat
Page 56 and 57: (3) Sistem jaringan drainase, yaitu
Page 58 and 59: C. P ANDUAN R ANCANGAN1. Pengertian
Page 60 and 61: (d) Kemudahan pengendalian dan peng
Page 62 and 63: (c) Berorientasi pada efektivitas p
Page 64 and 65: B AGIAN IVRENCANA INVESTASIA. U MUM
Page 66 and 67: pemerintah harus menyiapkan unit ke
Page 68 and 69: 2. Strategi Pengendalian:a. Strateg
Page 70 and 71: e. Penerapan mekanisme sanksi dalam
Page 72 and 73: PERATURANUMUM:Peraturan Operasional
Page 77 and 78: PENYUSUN PEDOMAN UMUMRENCANA TATA B
Page 79 and 80: Diperbanyak oleh:Direktorat Penataa
show all

PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?