Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Selama beberapa dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan kesetaraan gender dan mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk
melakukan reformasi untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Pada saat yang sama,
terdapat upaya dari berbagai lembaga, seperti bantuan internasional dalam hal kesehatan
reproduksi ibu dan intervensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan
penghidupan perempuan. Hasil yang signifikan adalah, antara lain, meningkatnya angka
partisipasi sekolah (APS) perempuan yang nilainya lebih tinggi daripada APS laki‐laki (Badan Pusat
Statistik 2 , 2013a), serta adanya perbaikan fasilitas kesehatan dan pemanfaatannya (Riskesdas,
2010 dan 2013). 3 Pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita 4 pada 1978 juga
telah membuka kesempatan bagi pemerintah untuk terus mendorong partisipasi perempuan di
bidang sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun demikian, perempuan masih rentan terhadap
kemiskinan. Menurut UNDP 5 (2014: 177), Indeks Pembangunan Gender (IPG) 6 Indonesia,
khususnya pendapatan per kapita untuk laki‐laki, lebih besar dua kali lipat daripada perempuan.
Kemiskinan pada perempuan merupakan hal yang layak mendapat perhatian khusus karena
menurut ILO 7 , kemiskinan merupakan sumber dan akibat dari kemiskinan itu sendiri (2004).
Sebagai implikasinya, kemiskinan pada perempuan menjadi seperti lingkaran setan yang pada
gilirannya dapat menyebabkan perempuan jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Data
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa persentase perempuan miskin
berdasarkan garis kemiskinan nasional di Indonesia dari 2009 hingga 2014 menurun 3,18 titik
persentase atau sebanyak 2.553.138 jiwa (Error! Reference source not found.). Walaupun
persentase kemiskinan pada perempuan menurun, besaran penurunannya lebih kecil bila
dibandingkan dengan penurunan kemiskinan pada laki‐laki (3,39 titik persentase). Hal ini menjadi
salah satu indikasi bahwa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan berdampak
lebih besar pada laki‐laki daripada perempuan. Tentu hal tersebut memprihatinkan mengingat
penanggulangan kemiskinan pada perempuan sangat berpengaruh pada kehidupan generasi
mendatang. Menurut ILO (2004), saat penghasilan perempuan meningkat dan jumlah perempuan
miskin berkurang, anak‐anak juga memperoleh manfaat lebih dari perkembangan tersebut karena
perempuan lebih banyak membelanjakan uang mereka untuk keluarga dan anak‐anak bila
2
BPS.
3
APS perempuan antara 2002 dan 2013 meningkat. APS perempuan usia 7–12 tahun pada 2002 adalah 96,49%, naik
menjadi 98,58% pada 2013. Demikian pula APS kelompok‐kelompok usia di atasnya pada periode yang sama, yaitu usia
13–15 tahun sebesar 79,50%, naik menjadi 91,72%; usia 16–18 tahun sebesar 48,77%, naik menjadi 63,82%; usia 19–24
tahun sebesar 10,38%, naik menjadi 19,89%. Pada 2013, angka ini lebih tinggi daripada APS laki‐laki untuk kelompok
usia tertentu. APS laki‐laki pada 2013 untuk beberapa kelompok usia masing‐masing adalah 98,16% untuk usia 7–12
tahun; 89,69% untuk usia 13–15 tahun, dan 63,16% untuk usia 16–18 tahun. Kekecualiannya adalah pada APS usia 19–
24 tahun, yaitu angka untuk laki‐laki (20,05%) lebih tinggi daripada angka untuk perempuan.
4
Saat ini bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5
United Nations Development Programme (Badan Program Pembangunan PBB).
6
IPG adalah rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara perempuan dan laki‐laki. Indeks ini mengukur disparitas
dalam pembangunan manusia antara perempuan dan laki‐laki dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan
standar hidup. IPG Indonesia pada 2014 berada di peringkat 108 dari 187 negara, dengan nilai IPG perempuan
dibandingkan laki‐laki sebesar 0,923. Nilai pendapatan per kapita (PPP) perempuan pada 2011 adalah $5.873,
sedangkan laki‐laki $12.030.
7
International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional).
The SMERU Research Institute
1