Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum

daerah tujuan migrasi sehingga disparitas pendapatan menjadi faktor penentu terjadinya migrasi.
Beberapa penelitian telah mendukung hipotesis tersebut (Fields, 1982; Schultz, 1982). Dengan
menggunakan pendekatan analisis biaya dan manfaat yang sama, model migrasi rumah tangga
akan terjadi bila sebuah rumah tangga mendapatkan keuntungan dari proses migrasi tersebut.
Mincer (1978) menyatakan bahwa migrasi merupakan respons rumah tangga terhadap
ketidaksempurnaan yang terjadi di pasar modal dan pasar asuransi sehingga migrasi berperan
sebagai perantara keuangan bagi keluarga yang mengalami keterbatasan modal. Penelitian
empiris terkait hal tersebut dilakukan oleh, antara lain, Morrison (1994) yang membuktikan bahwa
kondisi pasar kredit di daerah asal menjadi faktor penentu terjadinya migrasi.
Dalam pembahasan internasional, migrasi mulai mendapat perhatian khusus sejak tahun 2000‐an
saat isu‐isu terkait migrasi mulai dibahas pada berbagai tingkat kebijakan. ILO (2014) mencatat
bahwa terdapat 232 juta orang yang melakukan migrasi internasional dan hampir 740 juta orang
yang bermigrasi di dalam negeri. Secara global, 48% dari seluruh tenaga kerja yang bermigrasi
adalah perempuan (ILO, 2014). Meskipun tingkat migrasi perempuan cukup tinggi, dikotomi
perempuan dan laki‐laki dalam hal pekerjaan tetap terjadi, dan perempuan masih lebih banyak
bekerja di sektor informal (Kawar, 2003).
Menurut ILO (2013: 4), Indonesia merupakan negara pengirim pekerja migran terbanyak kedua.
IOM (2011) dalam UN Women (2013: 14) memperkirakan terdapat 4.3 juta pekerja migran
Indonesia yang tercatat datanya pada tahun 2009, dimana perempuan mendominasi kelompok
pekerja migran tersebut dengan proporsi mencapai 75.3 persen di tahun 2006 dan 83 persen pada
tahun 2009 (UNESCAP, 2008; dan IOM, 2011 dalam UN Women (2013:14)). Mayoritas pekerja
migran asal Indonesia bekerja di Malaysia dan di negara‐negara Timur Tengah. Namun, saat ini
mulai banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hongkong, Singapura, dan Taiwan (Hoang,
Yeoh, dan Watti, 2012).
Golinowska (2008) menyatakan bahwa faktor kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang
lebih baik dan gaji yang lebih besar mendorong terbentuknya persepsi bahwa bekerja di luar
negeri dapat memperbaiki kesejahteraan. Namun, kenyataannya bisa sangat berbeda, khususnya
bagi perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Varia (2011) menyebutkan bahwa
kekerasan dan perlakuan tidak adil seperti pelanggaran waktu kerja dan penahanan upah cukup
umum terjadi pada perempuan pekerja migran. Penanganan kasus perlakuan tidak adil juga tidak
mudah karena sulitnya melakukan regulasi pekerja migran–mengingat ruang lingkupnya bersifat
antarnegara–dan lemahnya status hukum perempuan pekerja migran yang bekerja di sektor
informal (Ford, 2006).
Perempuan pekerja migran berisiko tinggi untuk terlibat dalam perdagangan manusia, eksploitasi
tenaga kerja, pelecehan seksual, kekerasan (fisik/mental/seksual), dan diabaikan hak‐haknya
sebagai pekerja (IOM, 2010). Perempuan pekerja migran yang berangkat melalui jalur migrasi legal
pun umumnya tidak mendapatkan perlindungan kerja sepenuhnya dari Kementerian Luar Negeri
karena sebagian besar tanggung jawab perlindungan TKI masih diserahkan kepada agen
perekrutan (IOM, 2010:33). Ketika menghadapi bentuk kekerasan dan perlakuan seperti ini,
mereka tidak serta‐merta bisa menghindarinya dan pulang ke negara asal. Laporan IOM (2010:30)
menyebutkan bahwa sebelum berangkat ke negara tujuan, para migran ini diharuskan membayar
biaya penempatan yang sangat besar. Tidak sedikit dari mereka yang tidak mempunyai dana untuk
keperluan itu dan akhirnya harus mencicil pembayarannya dengan dipotongnya gaji mereka pada
saat mereka bekerja di luar negeri. Biaya yang harus mereka bayar terhitung bisa mencapai jumlah
14 bulan gaji mereka. Kondisi ini diperburuk dengan adanya praktik penahanan dokumen mereka
8
The SMERU Research Institute