Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum

umumnya keputusan untuk menggunakan kontrasepsi diambil oleh perempuan atau oleh
pasangannya, atau oleh kedua pihak bersama‐sama. Namun, tidak jarang keputusan penggunaan
kontrasepsi juga melibatkan pihak lain seperti orang tua ataupun bidan.
b) Jenis Kontrasepsi
Jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan perempuan miskin adalah suntik. Seperti saat
memutuskan penggunaan kontrasepsi, pemilihan jenis kontrasepsi juga tidak hanya melibatkan
perempuan dan pasangannya, tetapi juga orang tua dan bidan. Hasil survei menunjukkan bahwa
dua alat kontrasepsi yang menjadi pilihan utama perempuan miskin adalah suntik (66%) dan pil
(21%). Berdasarkan Susenas 2014, secara nasional mayoritas penduduk perempuan juga
menggunakan suntik (60%) dan pil (22%) sebagai alat kontrasepsi. Suntik lebih banyak dipilih
daripada pil karena suntik hanya dilakukan tiga bulan sekali, sedangkan pil harus diminum setiap
hari sehingga pengguna kontrasepsi berisiko lupa meminumnya. Sementara itu, kontrasepsi jenis
implan, spiral, kondom, dan sterilisasi kurang diminati. Jenis‐jenis kontrasepsi tersebut baru dipilih
saat ada bantuan pemasangan gratis, seperti yang ditemukan di Kubu Raya dan Deli Serdang.
6.4.4 Peran LSM dalam Persoalan Kesehatan Reproduksi Ibu
Di seluruh wilayah studi, hanya desa‐desa di Cilacap dan Pangkep yang menerima pendampingan
dan pemberdayaan dari LSM lokal terkait kesehatan reproduksi ibu. Saat pendataan dilakukan,
kegiatan pendampingan oleh Aisyiyah di Pangkep masih sebatas sosialisasi kesehatan reproduksi.
Sementara itu, di Cilacap, kegiatan Aisyiyah sudah lebih banyak, seperti memberikan penyuluhan
bagi para ibu dan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan reproduksi.
6.5 Kekerasan terhadap Perempuan
6.5.1 Intensitas dan Jenis Kekerasan yang Dialami Perempuan
Penelitian ini telah menggali infrormasi mengenai KDRT yang mungkin dialami oleh perempuan
baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi. Berdasarkan FGD dan wawancara mendalam,
kecuali di Kabupaten TTS, tidak banyak permasalahan KDRT ditemukan di wilayah studi. Umumnya
aparat desa tidak benar‐benar mengetahui adanya KDRT di lingkungan mereka karena umumnya
kasus‐kasus KDRT yang terjadi di masyarakat tidak dilaporkan kepada aparat desa. Masyarakat
umum juga tidak banyak mengetahui permasalahan KDRT di lingkungannya karena kekerasan
yang terjadi dalam suatu keluarga biasanya tidak diketahui oleh orang lain di luar keluarga
tersebut. Salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah
internal keluarga. Menurut Rahman (2010), kasus KDRT memang cenderung sulit diketahui
masyarakat.
Dari seluruh wilayah studi, TTS merupakan kabupaten dengan kasus KDRT terhadap perempuan
yang paling tinggi. Di wilayah ini, KDRT juga cenderung bukan merupakan hal yang tabu untuk
dibicarakan. Hasil diskusi penelitian Lindsay Stark dari Columbia University bersama UNICEF dan
Pemerintah Provinsi NTT pada 2010 menunjukkan bahwa TTS serta beberapa kabupaten lain di
NTT (Kupang, TTU, dan Belu) memang memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak yang cukup tinggi, dan sebagian besar kasus tidak dilaporkan (Puskapa UI, 2010).
Berdasarkan wawancara mendalam, di ketiga desa studi di TTS, KDRT merupakan hal yang sudah
biasa terjadi di masyarakat (Lampiran 3 menyajikan salah satu contoh kasus KDRT). Biasanya KDRT
yang dilakukan berupa kekerasan fisik dan verbal. Bagi masyarakat di TTS, kekerasan merupakan
68
The SMERU Research Institute