lpm (2)

kota Malang. Di sini mereka yang ingin melamar
menjadi driver pada transportasi online ini hanya
dengan mengajukan lamaran melalui sms ke
nomer resmi Gojek regional Malang, selanjutnya
calon mitra memperlihatkan sms undangan serta
menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy SIM, fotocopy
STNK dan SKCK asli.
Selanjutnya driver gojek akan dikenakan aturan
sebagai upaya pelayanan konsumen yang
mengutamakan kepuasan dan kenyamanan, maka
ada istilah suspand bagi driver yang melakukan
pelanggaran. Pada perusahaan gojek dikenal
dengan kemitraan, jadi secara otomatis semua
driver yang sudah memiliki hak dan kewajiban
melakukan dan mematuhi segala peraturan gojek
disebut dengan mitra gojek. Sedangkan suspend
merupakan ganjaran dari pelanggaran yang
diterima mitra gojek. Ada dua macam suspend
yang berlaku pada mitra gojek antara lain;
1. Auto Suspend : Driver akan dikenakan sanksi
atas tindakan yang Driver lakukan berdasarkan
deteksi secara otomatis dari sistem GO-JEK.
2. Manual Suspend : Driver akan mendapatkan
sanksi atas tindakan yang Driver lakukan
berdasarkan laporan dari pelanggan ataupun
pihak lain.
Kedua suspend mempengaruhi kemitraan
driver, ada pemutusan mitra sementara,
maksudnya driver tidak diperkenankan menerima
pesanan konsumen selama batas waktu yang
ditentukan. Pemutusan mitra selamanya atau
pemecetan, maksudnya driver kehilangan hak dan
kewajibannya untuk menjadi bagian dari gojek.
Nah, untuk pelanggaran sejenis menyalahi aturan
kesepahaman zona merah kemungkinan besar
driver akan dikenakan sanksi pemutusan mitra
selamanya.
Regulasi hukum kehadiran transportasi berbasis
online
Indonesia yang menganut negara hukum
sebagai koridor yang wajib dipatuhi serta
dijalankan oleh segenap elemen yang ada di
dalamnya. Maka kemunculan transportasi online
di kota Malang juga tak terlepas dari norma dan
garis hukum yang berlaku. Terkait tentang sistem
online bersarana teknologi, korelasinya tentu
mengarah pada Kementerian Komunikasi dan
Informasi (kominfo) dengan mengacu pada
peraturan menteri perhubungan Nomor 32 Tahun
2016 yang mulai diberlakukan pertanggal 1 April.
Akan tetapi, jika orientasinya berkenaan pada
transportasi angkutan berdaya guna, tak terlepas
dari Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang
lalu lintas dan angkutan jalan serta undang undang
no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Kedua undang-undang ini nantinya menjadi konsep
dasar yang dijadikan acuan transportasi skala
konvensinal ataupun online, karena secara
mendasar pada kedua undang undang tersebut
memaparkan secara jelas apa yang terkait
mekanisme dan klasifikasi transportasi angkutan
berdaya guna.
Semua elemen baik konvensional, dinas
perhubungan maupun pemerintah yang
berhubungan langsung dengan transportasi.
Penggunaan teknologi tak pernah menjadi
permasalahan, bahkan hadirnya sangat diapresiasi
serta didukung secara penuh selama masih
mengikuti peraturan yang berlaku. Teknologi yang
orientasinya berbentuk gadget dewasa ini menjadi
kebutuhan primer bagi hampir seluruh manusia di
dunia, oleh sebab itu diupayakan terobosan positif
harus terus dikembangkan agar tak tergerus
zaman. Begitu pula angkutan konvensional yang
menginginkan adanya keikutsertaan teknologi
dalam operasinya agar tetap bisa menjadi
alternatif bagi masyarakat semua kalangan.
Mempermudah suatu pekerjaan dan dapan
membantu mengurangi angka pengangguran saat
ini. Tentunya dengan pengangguran yang kian
menipis, maka perekonomian yang kurang stabil
dapat dibenahi. Teknologi adalah jalan, tergantung
kita ingin membuat jalan yang beraspal mulus,
berkrikil atau berbatuan tajam.
MAJALAH MEI EDISI 1 NO XXIX
13