lpm (2)

ESSAY
dikeluarkan. Atau mengambil sebuah peluang dari
manfaat kecil yang diambil lewat tanggung jawab
yang besar, kebanyakan itu terjadi pada jajaran
birokrasi. Padahal korupsi merupakan tindakan
penyelewengan kekuasaan publik untuk
kepentingan tertentu. Bisa dikatakan ketamakan,
moral yang kuat dan lingkungan organisasi menjadi
faktor penyebabnya. Dampak-dampak yang
ditimbulkan langsung kepada masyarakat dimana
kemerdekaan mereka direnggut hanya untuk
kemerdekaan pribadi. Dalam konteks ini dampak
korupsi menimbulkan problem yang sangat besar.
Deviasi pembangunan fasilitas yang berkaitan
dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
menjadi faktor utama kebutuhan masyarakat
menjadi rentan. Masyarakat menjadi kian permisif
pada tindak korupsi. Korupsi dianggap hal yang
lumrah dan menjadi suatu kebiasaan bagi proses
ekonomi dan politik yang pada akhirnya akan
meniadakan etos kompetisi. Hal ini seolah
memperkuat anggapan bahwa siapa yang
berkuasa dan mempunyai materi bisa mengatur
segalanya termasuk merenggut kemerdekaan
sosial masyarakat.
Ketika konflik terjadi, maka ancaman
disintegrasi nasional pun akan mudah terjadi.
Walaupun bangsa Indonesia menyatakan
kemerdekaannya, tetapi negara Indonesia masih
banyak mengalami penjajahan dari dalam maupun
luar. Sudah terbukti dengan segala hal yang
mengganggu ketentraman bangsa Indonesia.
Berbicara masalah integritas, maraknya kasus
korupsi di negri ini sudah menjadi berita seharihari
di berbagai media dan itu terjadi pada
kebanyakan petinggi negara. Dari sedikit petinggi
di negri ini yang mencoba menghempang korupsi
adalah Ali Sadikin Mantan Gubernur DKI Jakarta
yang populer disapa Bang Ali, memanfaatkan Pers
dalam upaya memberantas korupsi khususnya di
lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta, di masa
kepemimpinannya. Bang Ali kebingungan karena
Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta hanya
sekitar Rp 66 juta. Lalu apa yang bisa dilakukan
dengan dana sekecil itu.
Setelah mengumpulkan para staf, Bang Ali
mendapat masukan : “Sebenarnya banyak sumber
dana yang bisa diperoleh diantaranya dari
perjudian yang sedang marak saat itu namun
dikelola secara ilegal artinya para cukong hanya
memanfaatkan oknum-oknum untuk
mengamankan jalannya perjudian. Bagaimana
perjudian dilegalkan saja, sehingga Pemerintah
Daerah mendapat masukan secara resmi”.
Ide ini sangat masuk akal bagi Bang Ali. Letnan
Jendral Marinir ini kemudian berdialog dengan
berbagai pihak, termasuk Kapolda dan Pangdam,
sampai akhirnya mengumpulkan para cukong yang
siap membayar retribusi secara resmi ke kas
Pemprov DKI Jakarta. Maka perjudian pun
dilegalkan di DKI Jakarta, dan pemasukan ke kas
Pemda DKI mengalir deras, sehingga Bang Ali
mampu mengubah perekonomian Jakarta saat itu
menjadi lebih baik terutama di sektor pemasukan
anggaran.
Tentu saja ada resiko serius yang harus
dipikirkan dan ternyata sudah dipikirkan Bang Ali
yakni “korupsi jajaran Pemda yang selama ini
mengelola uang dalam jumlah kecil, tiba-tiba
melambung sekian besar, sudah barang tentu akan
tergiur untuk melakukan penyimpangan”.
Di saat yang sama, Adnan Buyung Nasution
dan kawan-kawan mendirikan Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam upaya
mendampingi masyarakat menghadapi berbagai
persoalan dengan Pemerintah DKI, termasuk soal
penggusuran, dan sejenisnya. Di samping itu
Gunawan Muhammad dan kawan-kawan juga
mendirikan majalah Tempo.
Seperti yang dituturkan Bambang Harymuerti,
BangAli menjadi donatur LBH dan majalah Tempo.
Padahal majalah Tempo sendiri, terus menyoroti
persoalan di DKI, termasuk juga Adnan Buyung
Nasution yang berhadapan langsung dengan
Pemerintah DKI Jakarta.
Logika sederhananya, masa sudah ikut
membantu pendanaan justru mendapat sorotan
dan kritikan dari yang dibantu. Justru di sinilah
kecerdasan seorang Ali Sadikin. Bang Ali tidak
MAJALAH MEI EDISI 1 NO XXIX
27