RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh Jakarta. Demikian pula ada inisiatif dari eksekutif untuk mendahului proses drafting RUU. Hal yang menarik adalah organisasi masyarakat sipil juga mengambil inisiatif untuk menyusun draf RUU, sehingga pada satu kondisi politik tertentu muncul konsensus politik dari semua kekuatan politik di Aceh untuk melakukan reformulasi bersama yang menjadi draf RUU dari Aceh. Draf ini yang kemudian disandingkan dengan draf yang dibahas oleh DPR RI. Dalam pembahasan di DPR RI, ternyata perihal hak asasi manusia tidak menjadi topik yang krusial. Perdebatan mengenai HAM seakan tidak dianggap masalah penting ketimbang tema-tema lain yang diatur dalam RUU. Sejumlah poin penting terkait HAM yang diusulkan dalam draf RUU versi Aceh justru dihilangkan. Misalnya, perihal pelembagaan pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran. Ketentuan mengenai rentang waktu implementasi dua usulan institusi ini dihilangkan. Sehingga ketentuan waktu pendiriannya tidak mengikat. Nasib yang sama terjadi pada usulan tentang kemungkinan keterlibatan pelapor khusus dalam investigasi kejahatan HAM. Ketentuan ini dihapus dalam RUU hasil pembahasan DPR. Berikut adalah poin-poin penting dalam draf RUU usulan Aceh yang mengalami amputasi dan koreksi ketika dibahas di DPR RI: Usulan Aceh yang Dihilangkan di DPR RI 3. Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undangundang ini. 4. Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undang-undang ini. 5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah derivasi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang bertugas untuk merumuskan dan menentukan rekonsiliasi dan melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. 30 Tenggang waktu dihilangkan Ayat ini dihilangkan Tugas untuk klarifikasi dihilangkan
Setidaknya ada tiga asumsi mengenai minimnya pembahasan serta penghilangan poin-poin penting tentang HAM dalam RUU Pemerintahan Aceh di DPR. Pertama, karena rumusan dalam MoU Helsinki menjamin ditutupnya persoalan pelanggaran HAM masa lalu (konflik). Kedua, masalah HAM di Aceh dianggap sebagai wacana ke depan. Ini seturut dengan pembahasan dalam perundingan Helsinki. Ketiga, minimnya pembahasan HAM dapat memberikan kenyamanan politik bagi kelompok elite penguasa dan politisi di DPR. Hal yang terakhir ini menjelaskan bahwa satu karakter transisi kekuasaan di Indonesia adalah tetap adanya kontinuitas antara penguasa terdahulu dengan yang kemudian. Kontinuitas ini menjadi salah satu kendala politik yang utama dalam penegakan HAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, karena pelanjut penyelenggara negara sekarang—baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif hingga ke pelaksana di lapangan—adalah bagian dari rezim masa lalu, baik secara struktural maupun kultural. Justru mereka memiliki kewenangan untuk menciptakan diskontinuitas antara kejahatan masa lalu dengan pelembagaan pengadilan HAM di masa kini dengan kalimat: ”Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia 8 yang terjadi sesudah Undang-Undang ini diundangkan …” Peminggiran upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh juga terjadi pada proses pembahasan RUU di DPR RI. Masalah yang dianggap krusial dibahas oleh DPR RI adalah masalah seperti 31 dignitas 6. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional dengan memperhatikan pertimbangan DPRA. Dalam hal tidak adanya jaminan proses investigasi yang adil dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan berat hak asasi manusia tertentu di wilayah, pemerintah memberi kesempatan kepada pelapor khusus (special rappourteur) dan/atau pejabat lain Pererikatan Bangsa-Bangsa untuk masuk ke wilayah Aceh. 8. Cetak tebal dari penulis. Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ”memperhatikan pertimbangan DPRA” dihilangkan Perihal membuka kesempatan untuk melibatkan pelapor khusus dihilangkan
Page 1 and 2: Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3: dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7: Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9: Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12: Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16: Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20: sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 80 and 81: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 82 and 83:
DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 91 and 92:
Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94:
pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96:
Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98:
malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100:
pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102:
lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104:
sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106:
habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108:
nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110:
selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112:
kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114:
ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115:
Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?