RH7yFQ

urges States to take action in accordance with their obligations under
international law and welcomes the lifting, waiving, or nullification of
33
amnesties and other immunities”.
Kewajiban untuk melakukan penghukuman ini, yang tertuang
dalam sejumlah instrumen HAM internasional, juga yurisdiksi
internasional, yaitu berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tertentu,
mewajibkan untuk dituntut di dalam negeri, maupun memberikan
kemungkinan pelaku pelanggaran tersebut dapat diproses di pengadilan
di luar negeri. Hal ini misalnya dalam Konvensi Pencegahan dan
Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (The Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), yang memberikan
kewajiban utama untuk penuntutan pelaku kepada negara dimana
pelanggaran terjadi, tetapi juga menentukan bahwa pengadilan lainnya,
34
termasuk pengadilan internasional, memiliki yurisdiksi.
35
Demikian juga dengan Konvensi Anti Penyiksaan, yang
menentukan adanya yurisdiksi internasional atas kejahatan penyiksaan
yang lebih luas dan spesifik. Menurut Konvensi ini, negara-negara
mempunyai kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili seorang
yang diduga melakukan tindakan penyiksaan.
Di Amerika Serikat, sebuah produk hukum yang disebutkan
sebagai Alien Tort Claims Act (1789) memberikan peluang untuk
kesalahan atas kejahatan apapun yang ”melanggar the law of nations”
dapat disidangkan di pengadilan federal perdata Amerika Serikat.
Demikian juga, Torture Victim Protection Act (1992) memungkinkan warga
negara Amerika Serikat dan keluarganya yang menjadi korban
penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh
pejabat di negara lain, dapat disidangkan di Amerika Serikat.
Di Inggris, sebuah ketentuan yang dikeluarkan tahun 1988
memberikan kewenangan yurisdiksi ekstra-teritorial pada pengadilan
pidana untuk menyidangkan pelaku penyiksaan dari negara mana pun
yang dilakukan kepada korban dari negara mana pun dan tidak
tergantung di mana penyiksaan dilakukan. Negara-negara lain yang
sudah pernah mengajukan permohonan ekstradisi atau sudah pernah
33. (Resolution : 2004/72, Impunity, E/CN.4/RES/2004/72), 21 April 2004.
34. Kemungkinan ini telah diakui berdasarkan beberapa keputusan hukum pengadilan Amerika Serikat
(kasus Demjanjuk), Israel (kasus Eichmann) dan House of Lords di Inggris (kasus Pinochet).
35. Lengkapnya The International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment.
59
dignitas
Volume VIII No. 1 Tahun 2012