RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FOKUS<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk dan dijalankan, ketiga mengapa<br />
kinerja Badan Reintegrasi Damai-Aceh (BRA) sampai kini belum<br />
maksimal dalam menjalankan program reintegrasi untuk korban<br />
19<br />
konflik.<br />
Namun Gubernur Irwandi tak serius menanggapi keluhan para<br />
ulama. Dia hanya mengatakan agar para korban bersabar. Lalu, dia<br />
mengalihkan perbincangan dengan para korban ke persoalan kebutuhan<br />
lain yang mendesak, yakni pembentukan Komisi Komplain<br />
sebagaimana yang diamanatkan MoU Helsinki.<br />
”Ini juga belum terbentuk, padahal ini sangat penting. Karena pada waktu<br />
terjadi konflik, banyak rumah, toko, kendaraan masyarakat yang<br />
dibakar dan diambil paksa. Sampai sekarang belum ada proses<br />
penggantiannya. Dalam perjanjian damai, masalah ini harus<br />
20<br />
dilaksanakan, agar orang yang jadi korban bisa mendapat ganti rugi.”<br />
Konsekuensi logis dari sikap Gubernur Irwandi yang<br />
menggantungkan pembentukan KKR Aceh pada payung hukum<br />
nasional berdampak pada gagalnya upaya 35 anggota DPR Aceh periode<br />
2004-2009 yang menggunakan hak inisiatif mereka mengajukan draf<br />
rancangan qanun KKR untuk dibahas, menjadi gagal. Salah seorang<br />
inisiator, Muklis Mukhtar menjelaskan bahwa ”ada penjelasan dari<br />
Pemerintah Aceh yang meminta ditunda, maka semangat dari tim ini<br />
21<br />
sempat buyar.”<br />
Ketika berkunjung ke Aceh, Martti Ahtisaari mengakui masih<br />
adanya butir-butir dalam MoU Helsinki yang belum diimplementasikan,<br />
khususnya yang menyangkut pembentukan pengadilan HAM dan KKR,<br />
namun hal ini menjadi tanggungjawab Pemerintah sepenuhnya.<br />
”Adalah menjadi kewenangan polisi untuk menyelidiki dan menindak<br />
para pelakunya, sehingga jangan sampai menjadi ancaman bagi masa<br />
22<br />
depan perdamaian Aceh.”<br />
Dalam hal ini cara pandang Pemerintah Aceh (termasuk staf ahli<br />
gubernur) dan Martti Ahtisaari dalam melihat siapa pihak yang<br />
bertanggung jawab dalam pembentukan pengadilan HAM dan KKR<br />
adalah Pemerintah Pusat. Dalam bahasa staf ahli Gubernur, M Nur<br />
Rasyid, ”Pemerintah RI masih punya utang, antara lain belum<br />
19. Serambi, 7 September 2007.<br />
20. Serambi, 7 September 2007.<br />
21. Serambi, 11 Februari 2009.<br />
22. Serambi, 26 Februari 2009.<br />
36