RH7yFQ

OASE
Puisi Pelarian Wiji Thukul
3
27 Juli 1996, ada pula yang menamakannya sebagai Peristiwa Kudatuli.
Indikasi akan dijadikannya PRD sebagai pihak yang
bertanggungjawab sebetulnya tampak dari penyataan Presiden Soeharto
yang mengeluarkan pernyataan di depan para wartawan bahwa semua
pihak harus mewaspadai aktivitas yang terjadi di depan kantor PDI di
Jalan Diponegoro, Jakarta. ”Awas, ada banyak setan gundul di sana,”
4
ucap Presiden Soeharto. Dan ketika peristiwa terjadi dan masyarakat
yang marah atas penyerangan pada dini hari 27 Juli 1996 tersebut dan
melakukan penyerangan kepada sejumlah gedung pemerintah dan
kendaraan berplat nomor merah, Kasospol TNI Mayjen TNI Syarwan
Hamid menyatakan kepada media massa bahwa dalang kerusuhan yang
5
terjadi di Jakarta tak lain adalah anak-anak PRD.
Hari-hari setelah Kudatuli aksi perburuan pun dimulai. Semua
aktivis PRD termasuk berbagai organisasi yang berafiliasi pada PRD
seperti SMID, Jaker, dan lain-lain diburu dan ditangkapi. Termasuk salah
satunya adalah Wiji Thukul.
3. Kudatuli. adalah akronim dari Kerusuhan 27 Juli. Sebutan ini pertama kali digunakan oleh tabloid Swadesi
dan kemudian digunakan secara luas oleh berbagai media massa. Sebutan yang lain adalah Peristiwa Sabtu
Kelabu yang merujuk pada hari saat terjadinya peristiwa ini yaitu hari Sabtu, kata "kelabu" untuk
menggambarkan "suasana gelap" yang melanda panggung perpolitikan Indonesia saat itu. Peristiwa 27
Juli 1996 ini menimbulkan kerugian material berupa 56 gedung dan 197 mobil rusak dan terbakar,
sehingga menurut Gubernur Soejadi Soedirdja, total kerugian mencapai Rp.100 miliar. Dalam peristiwa
ini 200 orang ditangkap. Menurut laporan Komisi Nasional Hak-Hak Azasi Manusia, ada tiga unsur
penyebab kerusuhan yang terlibat, yakni unsur pendukung PDI kelompok Soerjadi dan Megawati, unsur
pemerintah/aparat keamanan, dan masyarakat.
4. Harian Terbit, 26 Juli 1996.
5. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditandatangani Ketua Munawir Sjadzali dan
Sekjen Baharuddin Lopa tentang Peristiwa 27 Juli menyebut sebanyak 5 orang meninggal dunia, 149
orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi
sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen
Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel
Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono
memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Dokumen tersebut
juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI
bersama Alex Widya S. Diduga, Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade
Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo untuk melakukan
penyerbuan. Seperti tercatat di dokumen itu, rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion
Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-Kongres Medan.
Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di
Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000. Lihat: Laporan Penyelidikan Komnas HAM tentang Peristiwa 27
Juli 1996. Pengadilan Koneksitas yang digelar pada era Presiden Megawati hanya mampu membuktikan
seorang buruh bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan melempar batu ke
Kantor PDI. Ia dihukum dua bulan sepuluh hari, sementara dua perwira militer yang diadili, Kol CZI Budi
Purnama (mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto (mantan
Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas.
92