RH7yFQ

DISKURSUS
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Kesimpulan
Pada prinsipnya, masalah penanganan pelanggaran HAM masa lalu, kini
dan mendatang, selain harus ada payung hukum yang jelas dan tegas,
juga harus ada kemauan politik yang kuat segenap elemen, terutama
kalangan pemerintah, parlemen, parpol, dan kekuatan masyarakat sipil.
Sebenarnya momentum penanganan pelanggaran HAM masa
lalu momentumnya adalah di awal-awal reformasi, atau katakanlah era
Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden
Megawati Sukarnoputri. Namun sayang momentum itu dilewatkan
begitu saja. Ibarat baja yang pada masa itu sedang mencair maka dengan
lewatnya momentum tersebut besi baja telah mengeras kembali dan
hilanglah momentum yang sangat strategis tersebut.
Sekarang, tentunya gagasan dan spirit yang terkandung dalam
KKR itu harus tetap ada dan terus diupayakan untuk dilaksanakan.
Namun dengan catatan bahwa upaya ini harus didukung dengan
kemauan kuat oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas untuk
menyelesaikannya dengan memproses pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi terlepas dari apakah nanti dimaafkan atau dihukum, kesemuanya
diserahkan pada proses yang yang nanti akan berjalan dan berlaku.
Semua harus dilakukan dengan pasti dan ketegasan yang cukup.
Kalau bunyinya dimaafkan tentu harus diterima, kalau harus dihukum
juga harus dilaksanakan. Inilah model yang dapat kita lakukan. Untuk
melakukan itu, perlu juga kita berani keluar dari jebakan-jebakan
dogmatis.
Setelah itu semua dilakukan, kita mesti tutup buku, dan
membuka lembaran baru agar semua bisa diselesaikan dengan baik.
Tanpa itu, sulit rasanya mencari jalan keluar, dan ke depan akan terus
menerus terjadi perdebatan mengenai penanganan pelanggaran di masa
lalu tanpa ada titik temu dan penyelesaian.
Dalam konteks dan perspektif ini maka perlu dirintis kembali
upaya legislasinya dengan berpedoman pada Ketetapan MPR No
V/MPR/2000 yang dinyatakan sebagai masih berlaku. Apalagi menurut
UU No. 12 tahun 2011, Ketetapan MPR kembali masuk dalam tata urut
peraturan perundangan sehingga Tap MPR menjadi sumber hukum
formal.
Kita perlu merintis kembali pembentukan UU tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi yang lebih baik dengan mengoreksi dan
84