RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

DISKURSUS Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Sejak pendiriannya, ICC setidaknya telah memeriksa 16 kasus atas tujuh peristiwa yang terjadi di Uganda, Kenya, Kongo, Sudan, Afrika Tengah, Libya, dan Pantai Gading. Terdakwa pertama yang dijatuhi hukuman oleh ICC adalah Thomas Lubanga Dyilo dari Kongo, yang didakwa melakukan kejahatan perang, dimana dia diduga memerintahkan anak buahnya melakukan pelanggaran HAM yang massif, termasuk kekejaman etnis, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi dan memaksa anak-anak untuk menjadi tentara. Lubaga Dyilo akhirnya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dengan terbuktinya melakukan pemaksaan kepada anak-anak untuk menjadi 30 tentara. Pengalaman sejumlah pengadilan tersebut telah jelas memberikan pesan bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan serius harus dibawa ke pengadilan dan diadili. Sejumlah instrumen HAM internasional telah dibentuk untuk memastikan adanya penghukuman bagi para pelaku kejahatan-kejahatan serius. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, misalnya genosida dan penyiksaan, juga telah diakui sebagai ”jus cogens” atau ”peremptory norms” yang karenanya pelaku kejahatan tersebut merupakan adalah musuh semua umat manusia (hostis humanis generis) dan penuntutan terhadap para pelakunya merupakan 31 kewajiban seluruh umat manusia (obligatio erga omnes). Hal ini juga berarti bahwa untuk kejahatan-kejahatan serius tidak diperkenankan adanya amnesti. Sejumlah dokumen PBB menyebutkan secara tegas bahwa amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku 32 pelanggaran HAM berat. Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB tahun 2004, dalam Point 3 menegaskan sebagai berikut: ”…amnesties should not be granted to those who commit violations of human rights and international humanitarian law that constitute crimes, 30. http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/ 31.Lihat ”Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity” (E/CN.4/2005/102/Add.1 08 Februari 2005). 32. Lihat General Comment 20 Pasal 7 [Kovenan Hak Sipil dan Politik] menyatakan bahwa "that some States have granted amnesty in respect of acts of torture. Amnesties are generally incompatible with the duty of the States to investigate such acts” (General Comment 20 concerning Article 7, replaces General Comment 7 concerning Prohibition of Torture and Cruel Treatment or Punishment); lihat juga Laporan Sekjen PBB mengenai pembentukan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone S/200/915), 4 Oktober 2000 dalam paragraph 22-24, Laporan Sekjen PBB tentang The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, (S/2004/616), 23 Agustus 2004, Independent Study on Best Practices, Including Recommendations, to Assist States In Strengthening Their Domestic Capacity to Combat All Aspects Of Impunity (E/CN.4/2004/88). 58
urges States to take action in accordance with their obligations under international law and welcomes the lifting, waiving, or nullification of 33 amnesties and other immunities”. Kewajiban untuk melakukan penghukuman ini, yang tertuang dalam sejumlah instrumen HAM internasional, juga yurisdiksi internasional, yaitu berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tertentu, mewajibkan untuk dituntut di dalam negeri, maupun memberikan kemungkinan pelaku pelanggaran tersebut dapat diproses di pengadilan di luar negeri. Hal ini misalnya dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), yang memberikan kewajiban utama untuk penuntutan pelaku kepada negara dimana pelanggaran terjadi, tetapi juga menentukan bahwa pengadilan lainnya, 34 termasuk pengadilan internasional, memiliki yurisdiksi. 35 Demikian juga dengan Konvensi Anti Penyiksaan, yang menentukan adanya yurisdiksi internasional atas kejahatan penyiksaan yang lebih luas dan spesifik. Menurut Konvensi ini, negara-negara mempunyai kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili seorang yang diduga melakukan tindakan penyiksaan. Di Amerika Serikat, sebuah produk hukum yang disebutkan sebagai Alien Tort Claims Act (1789) memberikan peluang untuk kesalahan atas kejahatan apapun yang ”melanggar the law of nations” dapat disidangkan di pengadilan federal perdata Amerika Serikat. Demikian juga, Torture Victim Protection Act (1992) memungkinkan warga negara Amerika Serikat dan keluarganya yang menjadi korban penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh pejabat di negara lain, dapat disidangkan di Amerika Serikat. Di Inggris, sebuah ketentuan yang dikeluarkan tahun 1988 memberikan kewenangan yurisdiksi ekstra-teritorial pada pengadilan pidana untuk menyidangkan pelaku penyiksaan dari negara mana pun yang dilakukan kepada korban dari negara mana pun dan tidak tergantung di mana penyiksaan dilakukan. Negara-negara lain yang sudah pernah mengajukan permohonan ekstradisi atau sudah pernah 33. (Resolution : 2004/72, Impunity, E/CN.4/RES/2004/72), 21 April 2004. 34. Kemungkinan ini telah diakui berdasarkan beberapa keputusan hukum pengadilan Amerika Serikat (kasus Demjanjuk), Israel (kasus Eichmann) dan House of Lords di Inggris (kasus Pinochet). 35. Lengkapnya The International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 59 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2:
Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3:
dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7:
Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9:
Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12: Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16: Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20: sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92: Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94: pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96: Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98: malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100: pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102: lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104: sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106: habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108: nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110: selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112:
kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114:
ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115:
Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?