Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 51 -<br />
rencanaan fisik dan perencanaan desa sekarang ïni telah mulai pula memperoleh<br />
respons dari Bappenas.<br />
38. Proses perkembangan dibidang aktivitas perencanaan tersebut diatas sudah<br />
tentu akan mempunyai refleksi-refleksï tertentu dalam aktïvïtas perencanaan<br />
pada tïap-tiap daerah propïnsï. Oleh sebab ïtu masalah pembagian<br />
wilayah perencanaan dalam rangka perencanaan nasional yang mempunyai<br />
hubungan eratdengan masalah-masalah perencanaan fisïk untuk mengembangkan<br />
kota-kota dan daerah serta perencanaan desa baïk dalam arti fisik<br />
maupun sosial akan bïsa pula dïcermïnkan dalam struktur intern maupun<br />
fungsï darï unït perencanaan daerah. Secara lebïh kongkritbarangkalïbisa<br />
dibayangkan tentang keperluan unït perencanaan daerah untuk mempunyai<br />
bagian-bagian yang berfungsï : (1) memberïbantuan terhadap perencanaan<br />
nasional serta kerjasama perencanaan ïnter-regïonal dalam rangka perencanaan<br />
nasional, (2) perencanaan desa, baïk dalam bentuk perencanaan<br />
fisik maupun sosial, dan (3) perencanaan untuk mengembangkan kotakota<br />
dan daerah dengan titïk berat pada perencanaan fisïk,<br />
Kedudukan Unit Perencanaan Daerah Dalam Struktur Organisasi Pemerintah<br />
Daerah Propïnsï<br />
39. Kedudukan unit perencanaan daerah dalam struktur <strong>org</strong>anisasi Pemerïntah<br />
Daerah Propinsi erat hubungannya dengan fungsi dan wewenang darï unit<br />
tersebut dalam perencanaan daerah» Selama ïnï, unit perencanaan daerah<br />
sepanjang yang pernah diatur oleh Pusat pernah dïtempatkan pada pos is iposisi<br />
seperti digambarkan dalam Tabel 2 sebagaimana kïta ketahui, Sekarang<br />
ini peraturan yang masih berlaku untuk unït perencanaan adalah Surat<br />
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 145/1969, namun karena dibeberapa<br />
daerah unit perencanaan yang bernama Biro Perbang tersebut kurang<br />
effektif, maka Gubernur KDH mengambil ïnïsïatïf sendirï-sendïrï dan<br />
mengeluarkan Surat Keputusan sendïrï-sendïrï untuk membentuk unït perencanaan<br />
untuk memenuhï kebutuhan daerahnya masing-masing,<br />
Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa berbagaï Gubernur cenderung untuk menempatkan<br />
unit perencanaan sepertï posisï Bakopda dulu. Perbedaannya<br />
adalah bahwa : (a) Bakopda dïsusun dengan pertïmbangan-pertïmbangan<br />
representas? politis dan berbagaï unsur politik dan kelompok kepentingan<br />
dalam masyarakat, sedangkan unït perencanaan daerah sekarang dïsusun<br />
dengan mempertïmbangkan segï-segï tehnïs, (b) Intï dari susunan Bakopda<br />
adalah unsur-unsur dïnas, sehingga Bakopda sebenarnya hanyalah merupakan<br />
badan koordinator dari perencanaan yang dilakukan oleh dinas-dinas,<br />
sedangkan unït perencanaan sekarang merupakan badan yang tersendiri<br />
dengan staff yang dïambil darï luar dïnas-dïnas (dï Sulawesi Selatan<br />
unsur perwak?lan dinas digabung dengan unsur kemampuan ïndïvïduil dari
Change language