1 - Acehbooks.org

- 62 -
Struktur Unït Perencanaan Daerah bukansaja merupakan penjumiahan dari bagian-bagian
yang telah ditetapkan, melainkan pula merupakan totalitas organisasi
dimana tercermin hubungan timbal balik antara bagian-bagian yang telah
ditetapkan, hubungan mana mampu memberi dukungan terhadap fungsi umum
dan fungsi yang pokok dari unit.
Dari uraian-uraianpada bab-babyang terdahulu kita melïhat bahwa fungsï unit
perencanaan daerah ïnï tïdak berd ïr? sendïrï. la mempunyai pula hubungan-hubungan
eksternal, baïk yang sïfatnya vertikal (misalnya dengan Bappenas atau
dengan unït-unït perencanaan tingkat kabupaten & Kota Madya) maupun yang
sïfatnya horïsontal (mïsalnya saja dengan Biro Keuangan Propïnsï, dinas-dinas
propïnsï, Kantor Sensus Penduduk & Statïstik, dan laïn-laïn instansi tingkat
Propinsi), yaïtu berupa hubungan-hubungan fungsïonil maupun admïnïstratif.
Selanjtrnya, struktur organisasi yang telah ditetapkan untuk men ja lankan fungsi
umum dan fungsï yang lebïh terperinci darï unït ïtu harus dïdukung oleh tïga
faktor utama, yaitu :
(a) Adanyasarana-sarana penunjang, seperti mïsalnya bagïan-bagian keuangan
& sekretariat, studio, bagïan hubungan masyarakat dll. yang sebenarnya
sudahtercakup dalam keseluruhanstruktur organisasi unït, namun dalam
hal ïni perlu dïcatat bahwa sarana-sarana penunjang tersebut hanya
mendukung fungsï pokok, yaitu fungsï perencanaan dan tïdak melaksanakan
fungsï perencanaan itu sendïrï.
(b) Adanya personalia atau staff yang kwalïtas dan jenïs-jenïs keahlïannya
harmonïs dengan fungsï unït. Faktor ïni perlu diperhatikan, oleh karena
kïta mempunyai assums bahwa bagaimanapunsempurna perumusan struktur
dan fungsï Unït Perencanaan Daerah ïtu, namun effektïfatau tidaknya sangat
berg antung pada kwalïtas dan kwanfïtas personalia yang mendukungnya.
(c) Adanya budget yang mampu mendukung kegiatan perencanaan, bukan semata-mata
dalam arti jumlah, tetapï yang penting adalah tepat dan effisïennya
rencana dan pembelanjaan budget tersebut.
Ketepatan struktur dan fungsï unït tersebut bersama-sama dengan ketiga faktor
pendukung tersebut diatas adalah merupakan kesatuan pengertïan yang tak bïsa
dïpïsah-pïsahkan dalam proses pembinaan Unit Perencanaan Daerah.
Keempat, setelah proses pelembagaan, baik strukturïl maupun fungsïonil, selesaï
dirumuskan, maka sebagai landasan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi
Unit Perencanaan Daerah, dïperiukan perumusan mengenaï beberapa hal sebagai
berïkut :
(a) Uraïan tentang tugas formil darï Unït Perencanaan Daerah secara lebïh
terperinci. Tugas formïl inï sudah tentu harusdïdasarkc pada Surat Kepu-