1 - Acehbooks.org

- 102 -
hasïlkan naskah Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Tïmur 1972 -
1979, antara laïn ditetapkan bahwa bïdang kehutanan adalah merupakan
sektor utama (leading sector) dalam pembangunan darï mana diharapkan bisa
ditarïk perkembangan sektor-sektor laïn (devïded sectors). Sektor pertanïan
(termasuk didalamnya sub-sub sektor perkebunan, perïkanan laut,perikanan
darat,dll „)dengan demïkian berkedudukan sebagaï 'derived sector".
Karena sektor pertanïan tïdak dïutamakan dïbandïng dengan sektor kehutanan,
maka masalah pemenuhan produksi pertanïan (terutama bahan makanan
pokok) harus dïpecahkan melaluï kerjasama dengan daerah-daerah laïn,
khususnya Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan daerah
surplus atau daerah yang lebïh maju dï bïdang pertanïan.
Konsekwens? darï pemilïhanstrateg? sektoral dalam pembangunan daerah di
atas adalah bahwa perencanaan dï bidang kehutanan (baïk yang menyang­
kut kegïatan eksploïtasi, ekologï hutan dan kegïatan perekonomïan yang
dïtsmbulkan oleh pengusahaan hutan ïtu) akan merupakan masalah yang ha­
rus mendapatkan perhatïan utama „Dewasa ïnï kegïatan perencanaan bïdang
kehutanan sangat ditentukan oleh Dïnas Kehutanan Propïnsï Kalimantan Tï­
mur. Apabila fungsï perencanaan bïdang kehutanan inï dïgeser ke dalam u-
nït perencanaan daerah, maka hasil perencanaan kehutanan ïnï tentu akan
mengandung unsur-unsur pertimbangan yang lebïh luas yang dihubungkan
dengan sektor-sektor lain sesuai dengan fungsinya sebagaï leading sector.
Hal ïtu memang dïperlukansebabperkembangan lebih lanjut darï sektor ke­
hutanan ïnï akan sangat tergantung dari sektor-sektor pembangunan Iaïnnya
seperti mïsalnya di bïdang prasarana, ïndustrï, tenaga kerja, pertanian,
dll. Atas dasar pertimbangan dï atas, maka dalam unit perencanaan daerah
dïperlukansuatu team ahli yang cukup kuat kompetensïnya untuk merenca­
nakan pengembangan sektor kehutanan, tanpa mengurangï arti perencana­
an tehnïs yang dïlakukan oleh Dïnas Kehutanan yang perlu tetap dïperta-
hankan.Team ahli yang mengkonsentrasïkankegïatannya dalam perencana­
an pengembangan sektor kehutanan inï barangkalï untuk Kalimantan Tïmur
bïsa merupakan unsur ïnti dalam struktur organisasi dan personalia unit pe­
rencanaan daerahnya.
Ketiga, Kalïmantan Tïmur adalah merupakan daerah yang luas dengan ke-
padatan penduduk (menurut sensus penduduk 1972) rata-rata 4 jïwa per km2
pada tahun 1971 , Penyebarannya juga tïdak merata, dï Kabupaten Berau
mïsalnya densïtas rata-ratanya adalah 1 jïwa per km2, sedangkan dï Ba-
likpapan 759 jïwa per km2 dan dï Samarïnda 323 jïwa per km2. Dengan de­
mïkian maka pada umumnya problïm penduduk yang dïhadapi bukanlah ke-
paóatan melaïnkan kelangkaan tenaga kerja berhadapan dengan masalah
pembangunan pertanïan, industrï, dIL
Perencanaan tenaga kerja adalah relatïf mudah, sebab masalah pokok-
nya bukanlah pencip+aan lapangan kerja untuk tenaga yang menganggur