Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- 6 -<br />
J A<br />
AJL<br />
RINGKASAN HASIL PENELITIAN<br />
!. TENTANG SEJARAH KEDUDUKAN, TUGAS DAN STRUKTUR UNIT PE<br />
RENCANAAN.<br />
Sejarah dan Landasan Hukum<br />
1. Sampaï saat ïni belum ada suatu landasan hukum yang mengatur secara<br />
nasional pembentukan unit perencanaan pembangunan daerah yang dapat<br />
bekerja secara effektïp. Sebagaimana telah dikemukakan dimuka pada<br />
^hun 1964, dengan keputusan Presiden no. 19tahun 1964 d« bentuk lah<br />
Badan Koordïnasï Pembang unan Daerah (BAKOPDA) ditiap propinsï. Badan<br />
ini sesuai dengan namanya hanya berfungsï sebagai koordinator pembaindaerah,<br />
sedangkan dalam prakteknya badan ini belum dapat mem-<br />
! eiïkanpengarahandan melakukan seleks? yang effektip atas proyek-proyek<br />
pembangunan yang disusun oleh dinas-dinas. Susunan dari Bakopda<br />
ini pada dasarnya berintikan unsur-unsur di nas. Selaïn itu Bakopda juga<br />
merupakan semacam badan representasï politik.Oleh sebab itu selain terdapat<br />
kesamaan diantara Bakopda-Bakcpda diseluruh propinsi dalam hal<br />
terdapatnya unsur-unsur dinas, susunan badan tersebut Juga berbeda pada<br />
Hap daerah, sesuai dengan pencerminan kekuatan politik dan kelompok<br />
kepentingan pada tiap-tïap daerah» Ketua dari Bakopda-Bakopda adalah<br />
masïng-masïng Gubernur pada tiap Propinsi.<br />
2. Dengan ierbentuknya Pemerintahan Orde Baru yang lebih berorientasi pada<br />
pembangunan ekonomi secara rasionil, maka kebutuhan akan adanya<br />
suatu unit perencanaan pembangunan daerah sangat dirasakan, terutama<br />
didaerah-daerah yang pesat perkembangannya. Dalam menanggapï situasi<br />
baru ini, maka ada dua pola dalam perkembangan unit perencanaan didaerah-daerah.<br />
Pertama, adalah pembentukan Biro Perencanaan Pembangunan<br />
Daerah berdasarkan Sura» Keputusan Menteri Dalam Negeri no.<br />
145/69, yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah. Tidak semua<br />
daerah mengikuti keputusan Menteri Dalam Negeri ini dengan alasan terutama<br />
karena pertimbangan kebutuhan dan "kondisi daerah". Kedua, adalah<br />
pembentukan Badan-badan perencanaan pembangunan daerah dengan<br />
variasï nama yang berlain-lainan dibeberapa daerah.Badan-badan ïnidïbentuk<br />
dengan surat keputusan Gubernur sebagai badan yang terpisah dan<br />
bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, sedangkan strukturnya berbeda<br />
dari satu daerah kedaerah lain. Dïsampïng ini sebenarnya masih ada<br />
>a yang merupakan kombinas? atau variasi dari kedua pola tersebut diatas<br />
,baik dalam struktur ataupun eksistensinya.
Change language